DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo atau Jokowi marah-marah karena banyak instansi pemerintah atau lembaga negara yang memakai barang impor.
Kekinian aksi Jokowi ini disorot oleh Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.
Bhima menilai bahwa Presiden Jokowi seharusnya tidak hanya mengajak menteri-menterinya menggunakan produk Indonesia, tetapi ia harus memberi contoh nyata.
Direktur Celios ini mencontohkan, ada dua produk Indonesia yang produksinya perlu mendapat dukungan dari pemerintah, yakni motor Gesit dan mobil Esemka.
"Ada Gesit, ada Esemka, pakai dulu lah jadi kendaraan dinas kepresidenan, kendaraan dinas kementerian atau lembaga sampai kepala daerah. ASN-nya sudah (harus) pakai Gesit dan Esemka," kata Bhima dalam wawancara di TVOne, Senin (28/3/2022).
Bhima juga menjelaskan bahwa langkah nyata jauh lebih penting daripada retorika. Sebab, ada ironi yang terus terjadi di negeri ini.
Seperti keinginan pemerintah agar UMKM melakukan ekspor.
Padahal di dalam negeri saja barang mereka tidak pernah diberi kesempatan tampil.
"Ini barang berkualitas tinggi, tapi pemerintah tidak mau jadikan sebagai barang dan jasa mereka. Ironi seperti ini yang harus dipatahkan. Jangan hanya marah atau kesel atau curhat,” kata Bhima.
Alih-alih Marah, Seharusnya Jokowi Segera Melakukan Audit
Refly Harun awalnya tertawa melihat kejengkelan Jokowi soal masalah impor.
Ia kemudian mengkritik Jokowi yang tidak konsisten dengan ucapannya.
Alih-alih marah, Refly Harun menyarankan seharusnya Jokowi segera melakukan audit secara menyeluruh terhadap jajaran pemerintahannya.
Menurutnya, bukan tidak mungkin Jokowi dibuat kaget karena pelaku impor bisa dari kalangan Istana.
“Saran saya yah, ya lakukan audit terhadap jajaran pemerintahan. Siapa saja pelaku-pelaku impor, jangan-jangan Pak Jokowi sendiri kaget, ternyata pelaku-pelaku itu kalangan Istana sendiri,” ujar Refly melalui YouTube pribadinya.
Sebagai contoh, Refly menyoroti masalah pengadaan alat kesehatan seperti masker.
Ia juga mempertanyakan masalah vaksin Nusantara yang seperti terhambat. Padahal, vaksin dari luar negeri terus diimpor.
“Coba cek masker, kebutuhannya luar biasa, apakah masker itu kebutuhannya dari banyak luar negeri atau dari dalam negeri. Itu cara menguji,” saran Refly Harun.
Lebih lanjut, Refly Harun bertanya-tanya apakah sebenarnya Presiden Jokowi disabotase oleh lingkaran terdekatnya sendiri.
Begitu pula dengan para menteri, dikatakan Refly, bisa juga disabotase bawahannya.
“Kadang-kadang saya berpikir yah, sebenarnya jangan-jangan Presiden Jokowi banyak disabotase dalam lingkaran Istana sendiri. Menteri-menterinya disabotase oleh bawahannya," kata Refly.
Karena itu, Refly sekali lagi menegaskan hal ini bisa diketahui dengan melakukan audit.
Nantinya, akan terungkap pelaku impor yang memiliki kepentingan setelah dilakukan audit.
"Intinya adalah, kalau tidak ada audit yang jelas terhadap mereka yang punya kepentingan maka pelaku impor ini ngga akan pernah berubah,” tandasnya dengan senyum kecil. [Democrazy/suara]
