-->

Breaking

logo

17 Maret 2022

Luhut dan Mahfud Beda Sikap Soal Penundaan Pemilu, di Mana Kuasa Jokowi?

Luhut dan Mahfud Beda Sikap Soal Penundaan Pemilu, di Mana Kuasa Jokowi?

Luhut dan Mahfud Beda Sikap Soal Penundaan Pemilu, di Mana Kuasa Jokowi?

DEMOCRAZY.ID - Pernyataan yang bertentangan antara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait wacana penundaan Pemilu 2024 memicu tanda tanya besar. 


Pada 7 Maret 2022, Mahfud mengatakan, pemerintah tidak pernah membahas rencana menunda Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. 


“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wapres, baik itu menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis. 


Dalam wawancara yang diunggah di akun YouTube Deddy Corbuzier, Luhut menyatakan memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.


Selain itu, Luhut berargumen sejumlah kalangan bertanya kepadanya tentang alasan melaksanakan pemilu dengan anggaran besar, sedangkan pandemi virus corona belum selesai. 


"(Masyarakat bertanya), kenapa duit segitu besar, itu kan banyak itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan Covid, keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya. Itu pertanyaan," kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022). 


Luhut juga berpendapat, ada pihak-pihak yang menyatakan kondisi saat ini relatif tenang tanpa harus melakukan pergantian kepemimpinan. 


Sebaliknya, pemilu bisa mengubah situasi politik menjadi tidak tenang karena adanya poros-poros dukungan ke calon tertentu. 


"Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah 'kadrun' lawan 'kadrun', kayak gitu, ya apa istilahnya dulu itulah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya," ujar Luhut. 


Luhut juga mempertanyakan alasan Presiden Jokowi tidak bisa melanjutkan masa jabatannya melebihi dua periode.


"Saya tanya kamu, apa alasan orang bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya?" kata Luhut.


Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menegaskan tidak pernah berniat ingin menjadi presiden tiga periode karena menyalahi konstitusi. 


Sebab, UUD 1945 mengatur bahwa kekuasaan hanya bisa dipegang maksimal selama dua periode untuk orang yang sama. 


"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, 4 Maret 2022. 


Sengkarut pernyataan yang bertolak belakang antara kedua menteri itu dan Jokowi memicu pertanyaan besar tentang siapa yang sebenarnya paling berkuasa mengendalikan pemerintahan saat ini.


Menteri Segala Urusan


Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, perbedaan sikap antara Luhut dan Mahfud juga semakin menegaskan anggapan masyarakat bahwa Luhut merupakan "menteri segala urusan". 


Sebab, persoalan pemilu sejatinya merupakan isu yang menjadi ranah Mahfud sebagai Menko Polhukam.


"Selama ini kan desas-desusnya seperti itu, memang Pak Luhut menjadi sangat powerful di pemerintahan. Hari ini menegaskan kembali, jadi urusan ini kan tupoksi daripada Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam mengoordinasikan tentang pemilu," kata Ali saat dihubungi, Rabu (16/3/2022). 


"Karena Pak Luhut sudah berbicara dan Pak Mahfud berbicara dalam narasi yang berbeda, tentunya atasan dari dua orang ini adalah presiden sehingga kemudian kata akhirnya, sikap akhir pemerintah itu ada di presiden," ujar Ali. 


Ali mengatakan, sikap final yang disampaikan Jokowi kelak diharapkan dapat mengakhiri perbedaan pendapat di tengah masyarakat mengenai wacana menunda pemilu. 


Sebab, kata Ali, masih banyak agenda pemerintah yang mesti diselesaikan Jokowi dalam sisa masa jabatannya dengan kepercayaan penuh dari publik.


"Kepercayaan masyarakat harus ditumbuhkan kembali, tapi kalau seperti ini kan akan membuat polarisasi yang pada akhirnya membuat masyarakat tidak percaya terhadap pemerintah," kata Ali.


Jangan Ambigu


Ketua Departemen Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nabil Ahmad Fauzi mengatakan, gagasan mengenai penundaan pemilu jelas mengkhianati konstitusi hasil gerakan reformasi tahun 1998. 


Dia menilai ketika Luhut ikut campur dalam wacana penundaan pemilu menunjukkan ada masalah dalam kepemimpinan Presiden Jokowi.


"Karena itu, kami mendesak Presiden untuk tegas dan berani, jangan ambigu. Segera keluarkan sikap dan pernyataan tegas bahwa Pemilu tetap dilaksanakan pada 2024," ujar Nabil.


Jokowi Harus Clear


Peneliti Indikator Politik Bawono Kumoro mengatakan, perbedaan pendapat antara Luhut, Mahfud, dan Jokowi dalam wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden memperlihatkan ada ketidaksatuan sikap di pemerintahan mengenai pemilu 2024. 


"Joko Widodo sebagai presiden harus membuat hal ini lebih clear," kata Bawono. 


Menurut Bawono, masyarakat dan kekuatan sipil lain harus terus menyoroti polemik itu demi keberlangsungan demokrasi konstitusional. 


"Ini penting untuk terus dilakukan agar para pendukung penundaan Pemilu 2024 ciut, tidak berani melanjutkan karena menghadapi tekanan publik dan kekuatan kelompok kelompok sipil lain," ujar Bawono. [Democrazy/kompas]


Sumber: Kompas