DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Wacana soal jabatan presiden 3 periode terus mencuat dan menjadi bahasan di publik.
Sebagian publik setuju, namun sebagian lagi "marah-marah" dan menganggap hal tersebut tidak sesuai konstitusi.
Menanggapi hal tersebut, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa jabatan Presiden Indonesia diperpanjang jadi 3 periode atau tidak, semua keputusan ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"(Soal 3 periode atau tidak) kan tergantung perwakilan rakyat juga," ujar Luhut dalam podcast video di channel Youtube Deddy Corbuzier, yang berjudul 'JOKOWI 3 PERIODE⁉️ GIMANA KOMEN KALIAN?', Jumat 11 Maret 2022.
Adapun mengenai sikap Jokowi sendiri terkait wacana jabatan presiden 3 periode, Luhut dengan tegas menyebut bahwa sikap Jokowi adalah taat pada konstitusi dan aturan yang berlaku.
"Pak Jokowi itu apa urusannya (dengan wacana 3 periode), dia kan sudah sebutkan bahwa saya taat pada konstitusi, sudah jelas itu," tegas Luhut.
"Konstitusinya sekarang ini 2 periode yasudah beliau taat 2 periode," sambungnya lagi.
Namun demikian, lanjut Luhut, kemungkinan Jokowi 3 periode tetap bisa saja terjadi, dengan catatan aturan atau landasan konstitusi yang mengacu kesana mendukung wacana tersebut.
"Tapi kalau nanti tiba-tiba rakyat minta begini, terus DPR berproses, partai politik berproses segala macam, terus sampai misalnya di MPR bilang karena keadaan situasi seperti tadi yang Deddy bilang yaudah kita tunda dulu deh 1 hari, atau setahun atau dua tahun atau tiga tahun, ya itu kan sah-sah aja," ungkap Luhut.
Saat ditanya Deddy mengenai kemungkinan kembali ke zaman orde baru ketika seorang pemimpin terlalu lama berkuasa, Luhut menjawab hal itu tidak akan terjadi.
"Dulu kan tidak sebebas sekarang. Sekarang ini kan orang boleh bersuara. Kalau dulu mana berani lo ngomong turunkan Soeharto, bisa bonyok kamu," kata Luhut. [Democrazy/FIN]
