-->

Breaking

logo

20 Maret 2022

Klaim Luhut: Kalau Tidak Salah Hitung Ada Lima Negara Yang Siap Mendanai IKN

Klaim Luhut: Kalau Tidak Salah Hitung Ada Lima Negara Yang Siap Mendanai IKN

Klaim Luhut: Kalau Tidak Salah Hitung Ada Lima Negara Yang Siap Mendanai IKN

DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal investor mundur dari proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 


Dia memastikan, masih banyak investor yang bakal mendanai proyek IKN. 


Total ada 5 negara yang siap mendanai pembangunan IKN ini.


"Kalau tidak salah hitung ada 5 negara yang siap (mendanai) IKN," ujar Luhut kepada detikJatim di Pendopo Sabha Swagata Blambangan Banyuwangi, Sabtu (19/3/2022).


Menurut Luhut terkait investor IKN sudah tidak ada masalah. 


Pihaknya baru saja menggelar rapat bersama pejabat terkait rencana investor dari Abu Dhabi Uni Emirat Arab mengucurkan investasi US$ 20 miliar untuk proyek IKN Nusantara.


"Jumat kemarin kami sudah rapat dengan Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN, Pak Bambang dan Pak Doni dan Deputi Kemenko Marves, termasuk desainer IKN. Sekarang cukup bagus. Ini terkait investor dari Abu Dhabi yang akan mengucurkan sekitar US$ 20 miliar," jelas Luhut.


Dana dari Abu Dhabi itu nantinya tidak masuk melalui SoftBank. Namun, akan langsung melalui vision fund ke proyek IKN.


"Jadi, tidak mundur. Sampai detik ini tidak ada masalah soal investor proyek IKN," tegasnya lagi.


Luhut membeberkan, batalnya SoftBank dan Masayoshi karena ada persoalan internal. 


Menurutnya, dana USD 100 miliar yang akan dimasukkan ke dalam proyek IKN juga berasal dari Abu Dhabi dan Saudi. 


Nantinya, dana dari dua negara ini tetap akan masuk langsung ke proyek IKN.


"Tapi kan karena si softbank itu bermasalah, vision fund-nya tidak jadi sekarang. Mereka malah cari tempat, mereka masuk melalui ya ke Indonesia soft and fund," tambahnya.


Negosiasi terus dilakukan oleh Pemerintah RI. Negosiasi awal untuk 5 negara itu dilakukan terlebih dahulu terhadap negara Arab Saudi, Abu Dhabi dan Tiongkok. 


Tak hanya itu, pemerintah juga masih optimis adanya pendanaan proyek IKN dibiayai oleh investor lokal.


"Dari pengusaha lokal kita juga banyak yang mau. Sementara dari pemerintah Saudi nanti kita lihat lagi negosiasi nanti Pak Rahmat, terus nanti mungkin dari konsorsium Abu Dhabi dengan Tiongkok. Nanti seterusnya kita lakukan negosiasi," tutur Luhut.


Sebelumnya, SoftBank batal berinvestasi di IKN Nusantara. Hal ini dikatakan langsung oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan.


Mantan Menkopolhukam itu menjelaskan bahwa SoftBank sudah mundur dari proyek IKN setelah saham perusahaannya yang anjlok.


"Kalau SoftBank itu memang dari awal sudah mundur dia sejak dia sahamnya drop," kata Luhut di Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022).


Ternyata, Founder dan CEO Softbank yaitu Masayoshi Son sudah dipastikan tidak lagi menjadi bagian di dewan pengarah pembangunan IKN.


Selain Masayoshi, dewan pengarah diisi oleh Putra Mahkota Abu Dhabi Sheiks Mohamed Bin Zayed (MBZ), dan Mantan Perdana Menteri Inggris periode 1997-2007 Tony Blair. Kini Masayoshi hengkang.


"(Posisi Masayoshi di dewan pengarah) nggak lagi," kata Luhut.


Bos perusahaan Jepang itu menyatakan tidak akan berinvestasi dalam proyek IKN Nusantara. 


Pemerintah akan mencari pengganti Masayoshi di dewan pengarah pembangunan IKN.


Alasan kenapa SoftBank batal berinvestasi di IKN Nusantara juga karena Arab Saudi tidak lagi berinvestasi di SoftBank Vision Fund. 


Softbank Vision Fund diluncurkan pada 2017 dan didukung oleh Arab Saudi dalam penghimpunan dana tahap pertama, namun di tahap kedua Arab tak lagi ikut. Selain Arab Saudi, Abu Dhabi juga tidak lagi menempatkan dananya ke Softbank Vision Fund.


Oleh karena itu, Indonesia akan melakukan pendekatan kepada Arab Saudi untuk berinvestasi langsung di Indonesia, tanpa melalui SoftBank.


"Nah sekarang dana dari yang tadinya ke SoftBank itu dana vision keduanya itu nggak jalan, US$ 100 miliar itu, ya itu yang kita coba ambil sekarang dari MBS, dari Saudi dan dari Abu Dhabi," terang Luhut. [Democrazy/detik]