DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ketua KPK Firli Bahuri mendorong partai politik untuk turut serta membangun dan memiliki karakter dan budaya antikorupsi.
Firli mengatakan regulasi dan aparat penegak hukum sudah ada, yang belum adalah budaya antikorupsi.
"KPK ingin mengubah korupsi itu budaya menjadi antikorupsi adalah budaya," kata Firli Bahuri saat memberi paparan secara virtual di Pendidikan Kader Nasional (PKN) Angkatan II Tahun 2022 PDIP di Jakarta, Selasa (22/3/2022).
Firli menyampaikan beberapa permasalahan yang sedang dihadapi saat ini, seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan radikalisme.
Dia pun memaparkan sejumlah pendekatan yang dilakukan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Pemberantasan korupsi membutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional," kata Firli.
Firli menyebutkan budaya antikorupsi belum hidup dalam penyelenggara negara dan seluruh anak bangsa.
Dia berharap semua anak bangsa ikut aktif, baik yang di legislatif, eksekutif, maupun partai politik.
Menurutnya, parpol saat ini menjadi sentral dan memiliki kedudukan strategis dalam rangka mewujudkan tujuan negara.
Dia lantas berharap PDIP bisa jadi pelopor budaya antikorupsi.
"Saya kira PDIP bisa menjadi pelopor dalam budaya antikorupsi," ucap Firli.
Menanggapi paparan Firli, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai perlunya menerapkan budaya antikorupsi.
Hasto menyebut budaya tersebut bisa dimulai dari cara berpikir positif yang antikorupsi.
"Materi yang disampaikan Pak Firli menjadi energi bagi PDI Perjuangan. Kehadiran Pak Firli secara langsung tidak akan sia-sia, dan karenanya semua kader Partai harus terlibat dalam membangun budaya anti korupsi yang dimulai dari cara berpikir yang bebas dari penyalahgunaan kekuasaan," kata Hasto.
Hasto pun membeberkan mekanisme di internal PDIP yang mendukung komitmen antikorupsi.
PDIP, menurutnya, membuka ruang besar melalui merit system, termasuk melakukan pembenahan di internal melalui aturan organisasi.
"Dalam budaya antikorupsi, harus dijabarkan dalam kerangka organisasi melalui ketetapan kita, values/nilai dalam berpartai dimana dari ideologi Pancasila kita diajarkan nilai keadilan sosial. Bersikap adil dimulai dari pikiran, alam rasa. Bersikap adil untuk kepentingan rakyat Indonesia juga suatu landasan filosofis yang harusnya anti korupsi. Nilai kemanusiaan, ketuhanan menjadi dasar dari perjuangan kita agar korupsi betul-betul dapat kita perangi bersama," papar Hasto.
Hasto mengatakan pelatihan bagi kader PDIP tidak hanya menyangkut aspek kognitif, tapi juga komitmen dalam diri terhadap apa yang dilakukan dalam membangun budaya antikorupsi. [Democrazy/dtk]
