DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi memberikan ancaman kepada menteri, kepala daerah, kepala lembaga negara dan BUMN untuk diganti apabila tidak menggunakan anggaran dengan membeli produk-produk dalam negeri.
Pasalnya, ia merasa jengkel anggaran negara dan daerah malah lebih sering digunakan untuk membeli barang-barang impor.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet menilai bahwa sikap yang ditunjukkan presiden tersebut adalah bentuk frustasi atau ketidakmampuannya dalam mengelola negara.
Slamet mengatakan, terkait persoalan impor tersebut adalah hal yang wajar.
Bahkan sejak Jokowi 7 tahun berkuasa, sehingga menurutnya presiden tak perlu lagi gimmick terkejut.
"Salah satu yang dipersoalkan Jokowi adalah alat-alat pertanian yang tidak memiliki teknologi tinggi, namun tetap saja didatangkan melalui impor," kata Slamet dikutip dari laman resmi fraksi PKS DPR RI, Senin (28/3/2022).
Slamet menyampaikan, seharusnya Jokowi mempertanyakan ke diri sendiri soal berapa anggaran riset dan pengembangan teknologi yang sudah digelontorkan pemerintah untuk mengahasilkan teknolohi aplikatif.
Ia pun kemudian membeberkan data, sejak 2015 anggaran Kementerian Pertanian terus mengalami penurunan mulai dari Rp 30 triliun hingga tahun 2022 turun menjadi Rp 15 triliun yang hanya sekitar 5 persen anggarannya dialokasikan untuk riset dan pengembangan.
Pemanfaatan inovasi yang dihasilkan oleh litbang pemerintah, swasta ataupun perguruan tinggi dianggap kurang.
Sehingga Indonesia dibanjiri produk impor dengan teknologi negara lain.
"Padahal teknologi negara lain serupa dengan hasil riset yang dikembangkan perguruan tinggi, litbang pemerintah ataupun swasta di Indonesia," tuturnya.
Lebih lanjut, Slamet menilai Jokowi seharusnya tak perlu kaget membuat gimmick.
Pasalnya memang banyak produk yang beredar di Indonesia merupakan produk impor.
"Jadi tidak mengherankan banyak produk teknologi pertanian yang beredar di Indonesia adalah produk impor karena memang kebijakan liberalisasi perdagangan ini semakin terbuka lebar akibat kebijakan pemerintah sendiri. Sehingga tidak perlu presiden membuat gimmick seolah-olah kesal dengan impor tapi di sisi yang lain kebijakannya sangat pro terhadap impor baik teknologi maupun komoditas pertanian," tuturnya. [Democrazy/suara]
