-->

Breaking

logo

22 Maret 2022

Hakim MK Nikahi Adik Jokowi, Mujahid 212 Cium Gelagat Jabatan Presiden 3 Periode

Hakim MK Nikahi Adik Jokowi, Mujahid 212 Cium Gelagat Jabatan Presiden 3 Periode

Hakim MK Nikahi Adik Jokowi, Mujahid 212 Cium Gelagat Jabatan Presiden 3 Periode

DEMOCRAZY.ID - Ketua Mujahid 212, Damai Hari Lubis menegaskan bahwa hakim dilarang mengadili perkara yang melibatkan keluarganya, termasuk hakim Mahkamah Konsitusi (MK).


Maka, ia meminta agar Anwar Usman mundur dari hakim MK jika benar-benar akan menikahi adik Presiden Jokowi, Indayati.


"Sesuai kode etik, hakim dilarang mengadili perkara yang melibatkan keluarganya. Nanti jika Anwar benar-benar menikahi adik Presiden Joko Widodo, maka sebaiknya dia mengundurkan diri karena dikhawatirkan ada rasa segan dalam menyelesaikan perkara," katanya, Selasa (22/03/2022).


Menurutnya, pemerintah akan sering dilibatkan menjadi pihak jika ada sengketa di Mahkamah Konstitusi.


"Kecurigaan-kecurigaan akan muncul di setiap sengketa di Mahkamah Konstitusi karena Anwar adalah adik ipar Presiden. Sedangkan Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, jadi sidang MK sangat kental dengan konflik kepentingan," tuturnya.


Damai juga curiga bahwa jika pernikahan terjadi, maka akan berpengaruh ke Pemilu 2024.


Pasalnya, berkembang isu bahwa preiden akan menjabat selama tiga periode. Ia khawatir langkah ini untuk memuluskan niat inkonstitusional itu.


"Saat ini santer isu yang mengusulkan presiden menjabat selama tiga periode. Jangan-jangan nanti ada yang melakukan judicial review terhadap undang-undang pemilu, karena judicial review hanya bisa dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi," ucapnya.


Hal senada juga diucapkan Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari menegaskan Anwar Usman lebih baik mundur dari jabatan Ketua MK.


Pasalnya, pernikahan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam perkara yang berkaitan dengan Presiden.


"Demi cinta kepada MK dan pujaan hati harusnya mundur karena potensi konflik kepentingan akan membuat orang berprasangka dengan putusan MK," tuturnya. [Democrazy/hdr]