DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman menanggapi desakan publik untuk mundur dari jabatan MK setelah menikahi Idayati, adik kandung Presiden Joko Widodo.
Anwar Usman menyebut dengan adanya desakan kepada dirinya yang meminta untuk mundur dari jabatan MK sama dengan memaksanya melawan keputusan Allah.
Sementara itu, dia mengatakan jika menikah adalah salah satu perintah agama yang harus dilaksanakan, siapapun orangnya.
Menurutnya itu hak mutlak Allah yang tidak bisa dilarang oleh siapapun.
“Salah satu hak mutlak Allah yang menentukan jodoh. Jodoh kelanjutan atau jodoh yang pertama sama saja Allah yang menentukan,” kata Anwar Usman, dikutip dari kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI dengan tajuk Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, Senin 28 Maret 2022.
Lebih lanjut, Anwar Usman mengatakan jika ada golongan orang-orang tertentu yang meminta untuk mengundurkan diri dari sebuah jabatan, dan menurutnya itu sebuah bentuk pengingkaran terhadap keputusan Allah.
“Ya orang-orang tertentu yang meminta untuk mengundurkan diri dari sebuah jabatan. Apakah saya harus mengingkari keputusan Allah?” katanya lagi.
Dia juga mempertanyakan apakah dirinya harus berkorban dengan melepas hak asasinya terkait rencananya untuk menikahi Idayati.
“Apakah saya harus berkorban melepaskan hak asasi saya sebagaimana diatur dalam pasal 28 B ayat 1 UUD 1945, hak untuk mengembangkan keluarga, semua warga negara memiliki hak yang sama termasuk saya," tuturnya.
Dia menegaskan dengan keputusannya menikahi adik kandung Presiden Joko Widodo, Idayati, tidak akan mengubah integritasnya sebagai hakim konstitusi yang taat terhadap perintah Allah.
“Lalu apakah karena saya menikahi orang tertentu, lalu integritas saya sebagai hakim konstitusi atau sebagai ketua Mahkamah Konstitusi akan berubah? Sampai dunia kiamat Anwar Usman tetap taat kepada perintah Allah,” tegasnya.
Sebelumnya, desakan kepada ketua MK untuk mundur dari jabatannya setelah menikahi Idayati dilakukan oleh beberapa pihak karena dinilai pernikahan itu akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara para pemegang jabatan di pemerintahan. [Democrazy/terkini]
