-->

Breaking

logo

17 Maret 2022

Duh! Gegara SoftBank Group Mundur Dari Mega Proyek IKN, Senayan Cium Bau-bau 'APBN' Bakal Terkuras

Duh! Gegara SoftBank Group Mundur Dari Mega Proyek IKN, Senayan Cium Bau-bau 'APBN' Bakal Terkuras

Duh! Gegara SoftBank Group Mundur Dari Mega Proyek IKN, Senayan Cium Bau-bau 'APBN' Bakal Terkuras

DEMOCRAZY.ID - Mundurnya SoftBank Group dari mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ternyata disoroti oleh para anggota dewan di Senayan. 


Tanpa investasi dari perusahaan modal ventura asal Jepang itu, banyak yang khawatir penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) makin besar untuk IKN.


Pemerintah diminta mengkaji dengan serius dampak penarikan investasi tersebut. 


Permintaan itu datang dari Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama. 


Khususnya, persentase sumber-sumber pendanaan IKN. Pasalnya, mencari investor baru bukan hal mudah.


“Pemerintah jangan sampai memperbesar pemakaian dana APBN demi keinginan mengejar target pembangunan IKN tepat waktu,” tegasnya, Rabu (16/3/2022).


Ia juga mempertanyakan alasan mundurnya perusahaan tersebut tatkala Pemerintah sudah melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, yaitu Bambang Susantono dan Dhonny Rahajoe.


Padahal, UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN memberikan kewenangan khusus kepada Otorita IKN berupa pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan IKN.


“Fraksi PKS mengusulkan agar DPR memanggil Kepala Otorita IKN untuk memberikan penjelasan tentang rencana Otorita mencari investor-investor baru untuk IKN,” jelas mantan anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN DPR ini.


Ia menjelaskan, dalam Rencana Induk IKN, disebutkan relokasi penduduk ke IKN akan dimulai pada 2023. 


Ini diawali personel TNI, Polri, dan BIN dan awal tahun 2024 representasi badan eksekutif, legislatif, yudikatif, serta ASN.


Dengan tenggat waktu hanya 1-2 tahun ke depan, dia menilai, mundurnya Softbank dinilai akan menjadi preseden buruk bagi calon-calon investor IKN.


Terlebih, belum ada kejelasan skema peluang investasi asing terutama dengan skema Public Private Partnership. 


Belum lagi, risiko politik dan kegaduhan belakangan tentang perpanjangan masa jabatan presiden dan pengunduran jadwal Pemilu 2024.


“Ini yang akan membuat investor memilih wait and see,” katanya.


Sementara, Ketua Komisi V DPR Lasarus berharap pembangunan IKN Nusantara melibatkan masyarakat sekitar.


“Penting hargai hak-hak serta kearifan masyarakat lokal. Dan yang lebih penting lagi, masyarakat lokal dapat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi di berbagai bidang kegiatan,” ujarnya.


Politisi PDI-Perjuangan (PDI-P) ini menekankan, pembangunan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) bukan dimaknai pemindahan masalah dari Jakarta. 


Pemindahan IKN, harus membawa kemaslahatan bagi masyarakat di Bumi Mulawarman.


“Jangan jadikan masyarakat Kalimantan sebagai penonton saja dari gendang dan tarian pemindahan ibu kota negara ini,” tandasnya mewanti-wanti. [Democrazy/wre]