DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengkritik pertemuan Presiden Jokowi dengan Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) yang mendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden di Istora Senayan, Selasa (29/3) kemarin.
Kamhar menilai, kehadiran presiden dan para menteri menjadi simbol pemerintah yang terus berusaha mewujudkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden melalui berbagai cara.
Salah satunya, melibatkan organisasi dan masyarakat.
“Bisa dibaca sebagai tanda bahwa elemen kekuasaan yang selama ini getol mendorong agenda pelanggengan kekuasaan dengan berbagai alternatif skenario,” kata Kamhar, Rabu (30/3).
“Ini menjadi semacam show of force jika sebelumnya gagal menggunakan beberapa ketua umum parpol koalisi untuk mewacanakan kepentingan ini. Saat ini masuk melalui asosiasi pemerintah desa dan mulai beredar pula informasi akan menggunakan asosiasi pemerintah kabupaten dan sebagainya untuk menggolkan agenda ini,” lanjutnya.
Kamhar juga mengkritik hadirnya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam acara.
Begitu pula dengan Presiden Jokowi yang hingga saat ini belum menolak tegas terkait presiden tiga periode, sehingga makin menguatkan kesan bahwa pemerintah terlibat untuk mewujudkan kedua wacana itu.
“Gerakan ‘terorisme konstitusi’ ini terus bergulir karena Jokowi tak bersikap tegas malah terkesan bermain dua kaki dalam merespons manuver-manuver orang dekatnya dengan menjadikan demokrasi yang salah tafsir sebagai argumentasi,” sebut dia.
Lebih lanjut, ia pun meminta sikap tegas presiden untuk menolak wacana Jokowi 3 periode dan mendorong pemerintah fokus menyelesaikan berbagai persoalan penting yang dihadapi masyarakat.
“Di tengah situasi yang semakin carut-marut, agenda IKN yang semakin ke sini semakin terbaca tanpa studi kelayakan yang memadai, gagal dalam mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan sembako, harga-harga yang naik dan melambung tinggi seperti tol, listrik, bahan bakar minyak, dan sebagainya, hanya pemerintah yang tak punya tanggung jawab dan tak punya hati yang melakukan pembiaran terorisme konstitusi,” tutup dia.
Sebelumnya, Ketua Umum APDESI, Surta Wijaya, mengungkapkan bahwa rencana deklarasi Jokowi 3 periode semula direncanakan saat acara Silatnas.
Namun, hal ini batal dilakukan karena arahan dari para menteri dan paspampres.
"Tadinya mau hari ini (deklarasi dukungan Jokowi 3 periode) dilarang sama semua. Saya capek dilarang sono-sini," ucap Surta kepada wartawan di Istora Senayan, Selasa (29/3).
Ia menyatakan, deklarasi resmi dukungan untuk Presiden Jokowi menjabat 3 periode akan dilakukan APDESI usai Lebaran 2022 mendatang. [Democrazy/kumparan]
