DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Partai Demokrat menyatakan secara tegas menentang wacana penundaan pemilu tahun 2024 sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang kemudian didukung Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan klaim bahwa ratusan juta orang Indonesia menginginkannya.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, kalau elite penguasa sudah rakus kekuasaan, cara apa saja bakal ditempuh, data apa saja bakal dicari-cari, dan dibuat untuk mendukung keinginan mereka.
Herzaky mengingatkan jangan sampai pemerintahan sekarang menjadi rezim sewenang-wenang.
"Kami cermati, ada orkestrasi secara terukur, hasil permufakatan jahat segelintir elite, yang ingin melanggengkan kekuasaan. Dari upaya mengatasnamakan pengusaha tapi ternyata tidak ada satu pun pengusaha yang mengaku mengusulkan ini. Lalu, mendadak satu orang petani mengusulkan ini dan diekspos di publik padahal rakyat negeri ini 267.000.000 jiwa," kata Herzaky, kepada wartawan, Minggu, 13 Maret 2022.
Herzaky menambahkan, permufakatan jahat yang dimaksud dimulai dari seorang menteri yang dekat dengan Jokowi lalu mengusulkan penundaan Pemilu 2024, dan sebulan kemudian tiga ketua umum partai koalisi pemerintah menyatakan mendukung.
Setelah itu, mendadak di beberapa kota ada bilboard-bilboard bertebaran mendukung Jokowi tiga periode.
"Terus, sibuk keliling sana-sini bertemu influencer. Wawancara sana-sini. Lalu, mengeluarkan data yang tidak jelas asal-usulnya. Belum lagi ada upaya menahan anggaran pemilu 2024. Benar-benar permufakatan jahat dari segelintir elite yang mabuk dan haus kekuasaan kalau benaran anggaran Pemilu 2024 tidak cair-cair juga, padahal ini amanah konstitusi," kata Herzaky.
Herzaky mengingatkan, data hasil survei kepuasaan atas pemerintahan Jokowi juga mau dijadikan sebagai dasar pembatalan pemilu 2024.
Padahal, di survei-survei yang sama, ada pertanyaan yang benar-benar spesifik dan menanyakan pendapat rakyat tentang Jokowi tiga periode ataupun Jokowi ditambah dua tiga tahun pemerintahannya.
"Masih dari responden yang merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi, sebagian besar alias di atas 65 persen menolak mentah-mentah usulan Jokowi tiga periode maupun usulan penambahan dua atau tiga tahun. Jadi, jangan menafsirkan data sesuai dengan maunya sendiri," ujarnya.
Dia juga menyoroti pernyataan salah satu menteri Jokowi mengklaim mahadata (big data) dengan 110 juta warganet ingin pemilu ditunda.
Dia ingin lembaga yang mengolah big data versi pemerintah itu diungkap ke publik.
"Seperti apa mengambil datanya. 110 juta netizen bahas penundaan pemilu? Dari mana itu angkanya? Berapa persen itu dari total data yang diambil? Pengguna media sosialnya benaran manusia, atau seperti biasa, pendengung dan akun bot pendukung pemerintah?" dia bertanya-tanya.
"Bahaya benar kalau kita punya pemerintahan seperti ini: punya segala sumber daya yang diperlukan, tapi waktu dan tenaganya sepertinya lebih banyak dipakai untuk berupaya melanggengkan kekuasaan, bukannya mengurusi rakyat yang sedang susah, sedang kesulitan karena pandemi," ujarnya. [Democrazy/viva]
