-->

Breaking

logo

20 Maret 2022

Bantah Anggapan Dirinya Tak Bekerja, Wapres Ma'ruf Amin: Mereka Kurang Update

Bantah Anggapan Dirinya Tak Bekerja, Wapres Ma'ruf Amin: Mereka Kurang Update

Bantah Anggapan Dirinya Tak Bekerja, Wapres Ma'ruf Amin: Mereka Kurang Update

DEMOCRAZY.ID - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin angkat suara soal beberapa pernyataan masyarakat yang menganggapnya tak bekerja. 


Dia pun tak menghiraukan hal tersebut. 


Menurut Ma'ruf, mereka yang mengutarakan hal seperti itu sepertinya tidak memperbarui informasi terkait beberapa kunjungan kerja yang dilakukannya. 


"Saya tidak risaulah dengan persepsi-persepsi yang ada. Mungkin mereka kurang update saja, ya karena memang semua kegiatan saya itu diberitakan,” ucap Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Minggu (20/3/2022). 


Wapres menyebutkan survei di akhir Januari lalu menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin mencapai 73,9%. 


Angka itu meningkat dari survei serupa yang dilakukan pada Oktober 2021, yakni 66,4%. 


“Buat saya yang penting itu data. Penelitian menilai secara keseluruhan saya dengan Pak Jokowi itu bagus. Saya kira pantaslah namanya Presiden tentu berbeda dengan Wakil Presiden yang fungsinya membantu,” ujarnya.


Lebih lanjut Wapres mengatakan, bila dirinya telah menjalankan amanah yang diberikan Presiden kepadanya. 


Baik itu melalui beragam penugasan, yang ada di dalam maupun luar kota. 


“Saya membantu Presiden dalam semua hal, baik dalam sidang kabinet, tugas kenegaraan, maupun kunjungan ke daerah,” tuturnya. 


Wapres membeberkan tugas khusus yang diberikan Presiden kepadanya. 


Adapun tugas itu mulai dari isu ekonomi syariah hingga kesejahteraan masyarakat di Papua. 


Tapi saya juga diberi tugas khusus, seperti penanggulangan kemiskinan, reformasi birokrasi, ekonomi syariah, penanganan stunting, dan kesejahteraan Papua.


Wapres menjelaskan, dalam beberapa waktu terakhir pemerintah berupaya mengoptimalkan pemberian layanan kepada masyarakat. 


Salah satu caranya dengan memberikan layanan terintegrasi satu pintu melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). 


“Saya juga ke daerah bertemu dengan gubernur, bupati, dan wali kota membahas mengenai pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Ini pelayanan masyarakat yang terintegrasi dalam satu sistem sehingga tidak berbelit-belit dan mudah,” jelasnya. [Democrazy/sindo]