DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) menilai bahwa wacana penundaan pemilu ini adalah melangkahi konstitusi dan juga sebagai upaya memperkaya serta mempertahankan kekuasaan.
Dikutip dari Live Streeming Instagram @bemsi.official pada 28 maret 2022. Analisis dari 36 organisasi mahasiswa yang diwakilkan oleh 5 orang, yakni Bayu Satria Utomo (Ketua BEM UI), Delpedro Marhaen (Blok Politik Pelajar), Muhammad Yusuf (BEM SI Wilayah BSJB), Fauzan Raisal (Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti), dan Untirta Movement Community.
Hal ini bisa dilihat sejak 2019 ketika terpilihnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden dalam periode kedua, yaitu ada upaya melemahkan sistem pengawasan.
Menurut mereka, upaya melemahkan sistem pengawasan terlihat dari konflik atau introversi Presiden terhadap partai politik.
Kemudian, beralih pada tahun 2016 memasuki beragam KPK yang secara pengawasannya dilemahkan melalui revisi Undang-Undang KPK.
“Ketika lembaga pengawasannya sudah dilemahkan maka yang terjadi adalah tidak memuluskan rencana pembisnis dan juga kekuasaan melalui Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Cipta Kerja,” ujar Delpedro Marhaen.
Lalu menurut mereka, tidak adanya koreksi konstitusional yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan lainnya terhadap pemerintah hari ini.
“Maka dari itu, kami mahasiswa yang tergabung dalam 36 aliansi ingin melakukan koreksi berjamaah terhadap kekuasaan yang hari ini tidak diberikan koreksi oleh konstitusional atau Badan Lembaga lainnya,” ucap Delpedro.
“Dalam waktu dekat mahasiswa di Jakarta akan melakukan aksi unjuk rasa tentang wacana penundaan pemilu ataupun masa perpanjangan jabatan presiden dalam waktu dekat,” tambahnya.
Delpedro juga menyerukan kepada mahasiswa yang ada di daerah lain untuk segera membentuk konsolidasi melakukan perlawanan semesta, terhadap wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Karena ketika wacana ini terjadi maka presiden akan dicap sebagai pelanggar konstitusi, sudah berani melangkahi konstitusi.
Tentu, ini akan berakibat fatal dan menghilangkan legitimasinya, sehingga akan menciptakan suatu ketidakseimbangan atau ketidakpatuhan hukum masyarakat di bawahnya.
“Kita harus menjamin konstitusi kita tetap berjalan dan kita menjamin pemimpinnya adalah yang benar dan bukan pemimpin yang berpihak terhadap oligarki,” ujar Faizan Raisal. [Democrazy/tangsel]
