-->

Breaking

logo

31 Maret 2022

APDESI Palsu Masih Berambisi: Bila Konstitusi Memungkinkan Jokowi Mencalonkan Lagi, Kami Akan Dukung!

APDESI Palsu Masih Berambisi: Bila Konstitusi Memungkinkan Jokowi Mencalonkan Lagi, Kami Akan Dukung!

APDESI Palsu Masih Berambisi: Bila Konstitusi Memungkinkan Jokowi Mencalonkan Lagi, Kami Akan Dukung!

DEMOCRAZY.ID - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) buka suara soal tudingan ada mobilisasi teriakan Jokowi 3 periode. Apdesi menyebut tak ada mobilisasi.


"Tidak ada mobilisasi. Kalau ada yang menyatakan soal mobilisasi menurut saya mereka tidak mendalami secara serius semangat membangun desa," kata Ketua Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi Muh Asri Anas di Hotel Sunbreeze, Jakarta Selatan, Kamis (31/3/2022).


Hal itu disampaikan Asri bersama Ketua Apdesi Surta Wijaya. 


Asri mengatakan pihaknya juga tidak memobilisasi kades di seluruh Indonesia untuk mendukung wacana Jokowi 3 periode.


"Jangan sampai ada di kepala, kami akan datang memobilisasi orang untuk menuntut dipaksakan. Nggak seperti itu, itu ranah parpol bukan kades," ujarnya.


Dia mengatakan teriakan 3 periode merupakan bentuk spontanitas peserta di acara Silaturahmi Nasional (Silatnas). 


Dia mengatakan, jika konstitusi memungkinkan, Apdesi bakal mendukung penuh Jokowi.


"Bilamana konstitusi memungkinkan Bapak Presiden Joko Widodo mencalonkan lagi, maka Apdesi dan kepala desa akan memberikan dukungan penuh," ucapnya.


Untuk diketahui, teriakan dukungan Jokowi 3 periode menggema dalam acara silaturahmi Apdesi pimpinan Surta Wijaya beberapa hari lalu. 


Ternyata, ada lagi organisasi bernama Apdesi yang dipimpin oleh Arifin Abdul Majid.


Pihak Kemendagri menjelaskan Apdesi yang dipimpin Surta berbeda dengan Arifin. 


Perbedaan juga terdapat pada nama kedua organisasi itu. Namun anggotanya serupa, yakni para kepala desa.


"Kami jawab soal organisasinya. Kedua ormas tersebut berbeda. Akta notarisnya berbeda. 1. Perkumpulan APDesi (Assosiasi...) 2. DPP Apdesi (Asosiasi... huruf 's'-nya cuma satu)," kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, Kamis (31/3). [Democrazy/dtk]