-->

Breaking

logo

29 Maret 2022

6 Kompilasi Jokowi 'Marah-Marah' Selama 7 Tahun Menjabat: Dari BBM Papua Hingga Impor Barang

6 Kompilasi Jokowi 'Marah-Marah' Selama 7 Tahun Menjabat: Dari BBM Papua Hingga Impor Barang

6 Kompilasi Jokowi 'Marah-Marah' Selama 7 Tahun Menjabat: Dari BBM Papua Hingga Impor Barang

DEMOCRAZY.ID - Kemarahan Presiden Joko Widodo terhadap menteri-menterinya dalam rapat soal impor kemarin kembali jadi perbincangan. 


Bukan kali ini Presiden Jokowi marah-marah, sebelumnya sudah ada beberapa menteri dan pejabat pemerintahan yang terkena teguran. Simak kompilasinya berikut.


Permasalahan yang tak menemui solusi praktis dan efektif kerap membuat Presiden berang terhadap kinerja para bawahannya. 


Ia bahkan tak segan menegur langsung para pemangku jabatan yang dianggapnya tidak maksimal dalam bekerja.


Sebut saja kasus yang menimpa Setya Novanto, mantan Ketua DPR yang menjadi tersangka dalam kasus "Papa Minta Saham" dan membuat Jokowi murka saat dimintai keterangan soal kasus yang mencatut lembaga eksekutif negara tersebut.


Bukan hanya itu, berikut kasus yang membuat Jokowi geram dan menumpahkan emosinya saat kunjungan atau menyampaikan pidato.


1. Kasus Kenaikan BBM Papua


Tahun 2016 ketika Jokowi berkunjung ke Papua, banyak laporan masyarakat yang sampai kepadanya bahwa harga BBM di daerah Papua dan sekitarnya mencapai Rp 100 ribu per liter.


Mendengar aduan tersebut, Jokowi langsung menginstruksikan Ignasius Jonan yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri ESDM untuk membuat strategi agar mencegah terjadinya ketidakadilan tersebut kedepannya. 


Hal ini disampaikan oleh Jonan saat ditemui di gedung DPR, Kamis (20/10/2016) silam. 


Ia mengaku bahwa akan mengeluarkan peraturan menteri yang mengatur harga pasaran BBM yang sama rata.


2. Kasus Dwelling Time Belawan


Kasus lain yang membuat Jokowi berang adalah kasus dwelling time yang terjadi di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara pada tahun 2017 lalu. 


Dwelling time sendiri adalah waktu bongkar muat barang dari pelabuhan yang memakan waktu hingga 7 hari dan membuat banyak barang ekspor dan impor harus tertunda pengirimannya.


Jokowi yang mengetahui kasus tersebut mengungkap sudah memberikan mandat kepada Kapolri saat itu, Tito Karnavian untuk membasmi para pelaku pungli yang menyebabkan dwelling time menjadi tambah lama.


"Kita tangkep saja kalau ada yang masih main-main seperti itu," ujarnya saat melakukan peresmian terminal Peti Kemas Kalibaru, Tanjung Priok pada Selasa (13/09/2017) silam. 


3. Rapat koordinasi pengadaan barang dan jasa pemerintah 2020


Dalam rapat koordinasi yang dilakukan secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (18/11/2020) lalu, Jokowi mengungkapkan kekesalannya terhadap rendahnya akselerasi pengadaan barang dan jasa menggunakan APBN yang disebabkan oleh serapan pengadaan yang tidak kunjung meningkat tiap tahunnya.


Jokowi memperingatkan kepada para pejabat untuk mendalami permasalahan yang terjadi sehingga bisa meningkatkan dan memulihkan ekonomi Indonesia yang sempat ambruk akibat dilanda pandemi.


4. Kasus pembagian bansos


Bulan Mei 2015 kemarin, Jokowi kembali meluapkan emosinya di depan jajaran kabinet Indonesia Maju karena kasus pembagian bantuan sosial (bansos) yang dianggapnya terlalu lamban dan sulit untuk ditangani.


"Saya masih melihat ada program (pembagian) yang tidak jelas ukuran keberhasilannya. Tidak jelas sasarannya, anggaran ini mau disasar (kemana)", ujarnya dengan emosi.


Tidak adanya sinkronisasi antara petugas pembagian, para pejabat, hingga data yang jelas membuat Jokowi harus menegaskan soal pembagian bantuan sosial yang berujung terhadap penangkapan mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara yang diduga terlibat dalam korupsi dana bantuan sosial tersebut. 


5. Kasus Mafia Karantina 2021


Kasus yang menimpa salah satu influencer, Rachel Vennya yang menghebohkan banyak orang karena kabur dari karantina selepas pergi dari luar negeri terdengar hingga telinga Jokowi.


Hal ini disampaikannya disebabkan oleh masih banyaknya mafia yang menjadikan pemotongan waktu karantina sebagai bisnis ilegal dan melanggar Undang-Undang. 


Hal ini diungkap oleh Menteri Kesehatan, Buni Gunadi lewat podcast Deddy Corbuzier yang menyatakan bahwa Jokowi marah atas kasus karantina ini dan meminta jajaran pejabat negara untuk menuntaskan kasus ini hingga beres. 


"Siapa pun (orangnya) semua harus karantina," ujar Budi menirukan instruksi Jokowi saat diwawancarai oleh Deddy Corbuzier.


6. Kasus impor 2022


Pada Jumat (25/03/2022) kemarin, Jokowi yang saat itu sedang memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali mengungkapkan kekesalan dan kemarahannya atas tingkah para pejabat yang memilih untuk tetap mengimpor barang dan jasa dari luar negeri di tengah panasnya kisruh dunia internasional antara Rusia dan Ukraina.


Di pidatonya, Jokowi meminta untuk para jajaran kementerian dan BUMN untuk bisa memanfaatkan produk dalam negeri untuk pembangunan negeri ini. 


Ia pun menyampaikan bahwa anggaran 40% pengadaan barang dan jasa setidaknya bisa dimanfaatkan untuk membeli barang dari UMKM. 


Bahkan, Jokowi menyebutkan negara Indonesia adalah negara yang bodoh, hingga melarang semua audiens untuk tepuk tangan saat ia menyampaikan pidatonya.


Itulah deretan kompilasi Presiden Jokowi marah kepada bawahannya karena beberapa isu yang tak kunjung selesai. [Democrazy/suara]


Sumber: Suara