-->

Breaking

logo

27 Februari 2022

Usul Pemilu Proporsional Tertutup, PDIP: Pemilih Hanya Disodorkan Logo Partai, Tidak Ada Nama Calonnya

Usul Pemilu Proporsional Tertutup, PDIP: Pemilih Hanya Disodorkan Logo Partai, Tidak Ada Nama Calonnya

Usul Pemilu Proporsional Tertutup, PDIP: Pemilih Hanya Disodorkan Logo Partai, Tidak Ada Nama Calonnya

DEMOCRAZY.ID - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengusulkan proses Pemilu 2024 ke sistem proporsional tertutup. 


Hal itu, kata Hasto, berangkat dari tingginya biaya Pemilu akibat penerapan sistem proporsional terbuka.


"Demi kepentingan bangsa dan negara, sistem ini dapat diubah menjadi proporsional tertutup. Ini lebih penting sebagai insentif bagi kaderisasi partai," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu (27/2/2022).


Sekadar diketahui, dalam sistem pemilu proporsional tertutup, pemilih hanya disodorkan logo partai, bukan nama-nama caleg. Jadi partai dapat menentukan sendiri nomor urut caleg.


Kembali ke Hasto, dia menyebut sistem proporsional tertutup ini pernah diterapkan pada Pemilu 2004. 


Saat itu, ada kontestasi Pemilu Legislatif serta Pemilu Pilpres I dan II dengan menelan biaya hanya sekitar Rp 3,7 triliun.


"Belajar dari Pemilu 2004 dengan Pemilu Legislatif, Pilpres I, dan Pilpres II biaya hanya kurang-lebih Rp 3,7 triliun," ujar Hasto.


Hasto Kristiyanto kemudian menyinggung soal penundaan Pemilu 2024. 


PDIP, kata Hasto, saat ini tengah fokus mengurusi kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga kedelai ketimbang berimajinasi soal penundaan Pemilu.


"Bagi PDI Perjuangan prioritas praktik kekuasaan saat ini adalah bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi, serta bagaimana pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya daripada berimajinasi tentang penundaan Pemilu," kata Hasto.


Hasto menerangkan persoalan terkait kebutuhan pokok menunjukkan kapitalisme masih bekerja kuat dalam perekonomian Indonesia. 


Hasto menyebut urusan rakyat jauh lebih penting daripada pembahasan Pemilu 2024 yang sejatinya telah disepakati pada 14 Februari 2024.


"Berbagai persoalan terkait dengan kenaikan kebutuhan pokok rakyat menunjukkan bagaimana kapitalisme masih bekerja kuat dalam perekonomian Indonesia, meskipun Presiden Jokowi telah bekerja keras mendorong struktur ekonomi yang lebih berkeadilan. Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda Pemilu, mengingat antara pemerintah dan DPR RI sudah sepakat untuk menyelenggarakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024," ujarnya.


Hasto menyebut tingginya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah menjadi bagian dari legacy Presiden Jokowi. 


Hal itulah yang menjadi dasar bagi presiden dan wapres 2024 nantinya untuk melanjutkan kemajuan di seluruh aspek kehidupan.


"Bagi PDI Perjuangan seluruh legacy Presiden Jokowi tersebut kemudian menjadi dasar bagi Presiden dan Wapres hasil Pemilu 2024 dalam melanjutkan kemajuan bagi Indonesia Raya di seluruh aspek kehidupan," ucapnya. [Democrazy/dtk]