DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Wacana penundaan Pemilu 2024 muncul dari elite menteri dan ketua umum partai.
Namun karena wacana itu terkait perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode, Presiden Jokowi diminta tidak diam saja seakan membiarkan polemik itu bergulir.
“Presiden Jokowi harus mengeluarkan statement tegas menolak penundaan dan mendorong KPU tetap menjalankan tahapan setelah beberapa waktu kemarin sudah ditetapkannya waktu Pemilu 2024,” kata Direktur Sinergi Data Indonesia, Barkah Pattimahu, kepada wartawan, Minggu (27/2/2022).
Barkah menilai hal ini untuk menghindari adanya praduga Presiden Jokowi ikut dalam skenario penundaan Pemilu.
Barkah menyebut Jokowi harus menjaga kehormatannya.
“Presiden Jokowi harus menjaga kehormatannya, Presiden jangan sampai dinilai tidak taat terhadap konstitusi karena ada hasrat untuk terus berkuasa,” ujar Barkah.
Menurut Barkah, semua legacy yang dibuat Jokowi akan sirna karena dinilai tidak proreformasi dengan membiarkan ide pemilu ditunda itu.
Sebab, kata Barkah, hal itu dapat merusak tatanan demokrasi berdasarkan konstitusi yang jadi pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Alasan ekonomi yang dikemukakan elite parpol dan menteri tidak tepat, bahkan sebaliknya akan menurunkan kepercayaan pasar. Kita sendiri punya pengalaman berhasil melaksanakan pemilukada di kala COVID yang kala itu masih berada pada level yang tinggi dan ekonomi kita terkontraksi,” tutur Barkah.
“Sekali lagi Presiden harus terus menjaga momentum kepercayaan publik dengan tegas menolak wacana elite tentang penundaan Pemilu Presiden,” ujarnya.
Seperti diketahui, aspirasi perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi kembali mencuat setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memberi usul agar Pemilu 2024 ditunda 1-2 tahun.
Ketum PAN Zulkifli Hasan juga setuju Pemilu 2024 ditunda.
Jika ditunda, berarti tidak ada transisi kepemimpinan, yang akhirnya bermuara pada perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. [Democrazy/tmp]
