DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Presiden Jokowi menilai pemindahan ibu kota negara sudah selesai secara politik karena sudah disahkan di DPR dengan disetujui delapan fraksi.
Karena itu, menurutnya, tidak perlu dipertentangkan lagi.
Hal itu diungkapkan Jokowi dalam sambutannya di acara peresmian NasDem Tower.
Jokowi awalnya menyebut setiap perubahan besar pasti ada pro dan kontra.
"Bang Surya dan Partai NasDem, saya juga ada ibu kota baru, ini bukan apa-apa, banyak memang sebuah transformasi besar, sebuah perubahan besar, sebuah gagasan besar pasti ada pro dan kontra, ada setuju dan ada yang tidak setuju," kata Jokowi, Selasa (22/2/2022).
Jokowi lantas menegaskan saat ini IKN sudah disahkan di DPR serta mendapat persetujuan delapan dari sembilan fraksi yang ada di parlemen.
Menurutnya, hal itu sudah selesai dan tidak perlu dipertentangkan lagi.
"Tapi dalam sistem politik, kita jelas bahwa undang-undangnya sudah disetujui oleh DPR dan disetujui oleh delapan fraksi dari sembilan fraksi yang ada. Artinya, secara hukum politik sudah selesai. Jadi, kalau sudah seperti itu, mestinya tidak dipertentangkan lagi, mestinya," kata Jokowi.
Jokowi lantas membeberkan alasan dasar pemindahan ibu kota.
Menurutnya, setengah populasi masyarakat Indonesia hanya berputar di Pulau, sehingga ada ketimpangan ekonomi dan infrastruktur.
"Tapi saya ingin menyampaikan, kenapa sih ibu kota ini harus pindah. Negara kita ini negara besar. Kita memiliki 17 ribu pulau, 514 kabupaten/kota, 34 provinsi. Kalau kita lihat populasi, itu 56 persen ada di Jawa, 156 juta penduduk Indonesia ada di Jawa, padahal kita memiliki 17 ribu pulau," ujarnya.
"Dan lebih spesifik lagi adalah Jakarta, sehingga magnet seluruh pulau itu ke Jakarta. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ketimpangan perputaran ekonomi antara Jawa dan luar Pulau Jawa, yang terjadi adalah ketimpangan antarwilayah, ketimpangan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa," lanjutnya.
Mantan Wali Kota Solo ini juga menyebut gagasan pemindahan ibu kota sudah ada sejak era Presiden Sukarno.
Saat itu, kata Jokowi, Sukarno berkeinginan memindahkan ibu kota ke Palangka Raya meski tidak terealisasikan karena gejolak politik.
"Inilah kenapa kepindahan ibu kota ini sudah digagas sejak lama, sejak tahun 1957, Bung Karno pernah memiliki keinginan untuk memindahkan dari Jakarta ke Palangka Raya, tapi terhambat karena ada pergolakan politik sehingga gagasan itu tidak terlanjutkan," ujarnya.
Bukan hanya Sukarno, Jokowi menyebut gagasan pemindahan ibu kota juga terjadi di era Presiden Soeharto.
Meski titik lokasi pemindahannya masih berada di Pulau Jawa.
"Pah Harto juga memiliki gagasan yang sama untuk memindahkan ibu kota, tapi bergeser sedikit ke Jonggol, Jawa Barat. Sehingga kajian-kajian sudah ada sebelumnya, sekali lagi perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik infrastruktur, ekonomi, dan keadilan sosial," tuturnya. [Democrazy/dtk]
