DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Soal penundaan pemilu, setidaknya sudah dua partai yang terang-terangan bersikap.
Mereka yakni PAN yang diketuai Zulkifili Hasan dan PKB yang digawangi Muhaimin Iskandar.
Partai besar lain seperti Golkar, malah ingin melanjutkan kekuasaan Jokowi menjadi 3 periode.
Hal itu sudah disampaikan oleh Ketua Umum Airlangga Hartarto secara terang-terangan.
Selebihnya, PDIP, NasDem, PKS, secara gamblang menolak usulan tersebut.
Lalu bagaimana respons Gerindra? Tampaknya, 'rumah besar' Prabowo Subianto ini masih 'main aman'.
Lewat Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Ahmad Muzani, ia mengaku kalau isu tersebut belum dipelajarinya lebih jauh.
"Saya tidak bisa berkomentar karena memang belum mengikuti wacana itu," ujarnya ditemui usai bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jumat (25/2/2022) malam silam.
"Saya juga masih sedang berada di Jatim dan berkunjung ke beberapa daerah, termasuk di Madura, sehingga belum bisa memberikan respons terkait persoalan di Jakarta," ucap dia.
Namun, Wakil Ketua MPR RI tersebut menegaskan bahwa saat ini partainya fokus terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024, termasuk yang dilakukannya sekarang, yakni melakukan safari politik ke beberapa daerah di Jatim.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan Pemilu 2024 ditunda selama 1 tahun atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang serta terjadi pembekuan.
Menurut Muhaimin yang juga Ketua DPR RI tersebut, pandemi COVID-19 yang telah terjadi selama dua tahun mengakibatkan stagnasi, bahkan penurunan perekonomian nasional.
Selain usulan politikus asal Jatim yang akrab disapa Cak Imin tersebut, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan juga menyuarakan wacana serupa.
Zulhas, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa partainya setuju dengan usulan pelaksanaan Pemilu 2024 dimundurkan dengan mempertimbangkan lima poin.
Yakni pertama, masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir, kondisi perekonomian belum stabil, perkembangan situasi global seperti konflik antara Rusia dan Ukraina, pelaksanaan Pemilu memerlukan biaya sangat besar dan keberlangsungan program-program pembangunan yang tertunda akibat pandemi.
Namun, beberapa tokoh lainnya menyatakan tak sepakat terhadap rencana penundaan Pemilu 2024, salah satunya Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan yang menilai usulan penundaan Pemilu 2024 telah mengganggu iklim demokrasi dan merusak konstitusi.
Perpanjangan masa jabatan Presiden melalui penundaan Pemilu 2024, kata dia, juga dianggapnya berpotensi menuju pada kekuasaan yang absolut dan merusak. [Democrazy/era]
