DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - CEO Arsari Grup Hashim Djojohadikusumo membantah tudingan mendapatkan 'rezeki' proyek air bersih di Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Hasyim menyebut tudingan itu hanya sebatas fitnah.
"Saya terkejut dan saya kecewa dengan nama saya disebut-sebut seolah-olah bagian dari oligarki, seolah-olah terus dapat rezeki dari pemerintah, dapat pembagian proyek dari pemerintah, dan seolah-olah ini bagian suatu deal politik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi agar Prabowo ditarik atau disambut sebagai bagian dari pemerintah Indonesia tahun 2019, ini isu yang beredar," kata Hasyim dalam konferensi pers virtual, Selasa (8/2/2022).
Hasyim menjelaskan bahwa Arsari Grup sudah memiliki lahan di Balikpapan sejak tahun 2007.
Saat itu, Hasyim memutuskan untuk membeli suatu perusahaan yang memiliki Hak Pengusahaan Hutan (HPH) cukup besar seluas 260 ribu hektare dan tanah yang luasnya kurang lebih sejumlah 450 hektar.
"Kemudian 2013 saya melepaskan ke masyarakat dan Pemda setempat sejumlah 93 ribu hektar. Saya melepaskan ke masyarakat tanpa mendapat kompensasi apapun, itu tahun 2013," ucapnya.
Lalu di tahun 2015, Hasyim menyebut Ashari Grup membuat sebuah proyek air bersih untuk mensuplai air bersih ke sejumlah kota di Kalimantan Timur.
Selain itu, proyek air bersih itu juga bakal mensuplai ke sejumlah industri, termasuk industri dari Ashari Grup.
"Itu tahun 2016 kami menunjuk suatu perusahaan Belanda yang punya kantor di Jakarta. Perusahaan itu merupakan salah satu konsultan enjinering air bersih yang ternama di dunia. Dan saya menunjuk (perusahaan Belanda itu) untuk membuat visible study atau studi kelayakan apakah layak atau tidak dibangun proyek air yang besar di tempat yang saya miliki di Kaltim," ujarnya.
"Waktu itu dibuat satu studi cukup mahal yang saya bayar dan studi kelayakan tersebut menunjukkan bahwa proyek air bersih di Kaltim itu sangat layak dan visibel dan bisa dilaksanakan dan bisa dibangun," tambahnya.
Dia mengatakan tujuan dari proyek air bersih adalah untuk suplai air ke Balikpapan, Samarinda, Kota Bangun, Tenggarong, Kabupaten PPU, dan sekitarnya.
Menurutnya, rencana pembangunan proyek air bersih itu dilakukan 3 tahun sebelum Presiden Joko Widodo mengumumkan lokasi IKN baru di Kaltim.
"Ini saya mau sampaikan seolah-olah ini rezeki dari pemerintah, pemerintah seolah-olah bagi-bagi proyek dan pada sejumlah petinggi-petinggi atau tokoh-tokoh supaya mendapat dukungan politik.
Saya bisa katakan bahwa itu adalah bohong, ini kebohongan besar sekali, juga merupakan fitnah. Tidak ada deal politik, itu proyek air bersih semata-mata untuk melayani kebutuhan masyarakat Kaltim atas permintaan dari masyarakat Kaltim," imbuhnya. [Democrazy/cnn]
