DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia kembali mengeluarkan hasil temuannya yang bertajuk 'Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19, Pandemi Fatigue dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024'.
Dalam hasil rilis survei tersebut, Indikator Politik turut menyajikan data terkait tingkat kepercayaan responden atau masyarakat terhadap institusi negara.
Pada bagian ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih menempati posisi paling atas sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dengan angka 92,2 persen mengungguli Presiden dengan 82,7 persen.
"Kalau kita lihat, TNI masih menjadi institusi negara yang dipercaya masyarakat, selama dua bulan terakhir (November - Desember 2021) mengalami penurunan namun masih pada posisi pertama," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, saat menyampaikan hasil survei terbaru secara daring, Minggu (9/1/2022).
Lebih lanjut, dalam hasil survei yang dilakukan pihaknya, Burhanuddin mengatakan, institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menempati posisi ketiga dengan perolehan 74,1 persen di Desember 2021.
Meski, masih dalam kondisi yang positif, namun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, angka tersebut menurun signifikan dari 80,2 persen.
Burhanuddin menilai, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri, karena dalam kurun waktu belakangan, banyak pemberitaan tidak baik terhadap Institusi Bhayangkara tersebut.
"Ada sebelumnya, anggota Polri yang meminta kekasihnya untuk menggugurkan kandungan, sehingga akhirnya bunuh diri di kuburan ayahnya," ucap Burhanuddin.
Selanjutnya untuk posisi institusi negara yakni, KPK dengan persentase kepercayaan 71,7 persen; Kejaksaan 70,9 persen; DPD 64,0 persen.
Setelah DPD, baru muncul DPR RI dengan perolehan persentase 61,3 persen, naik sedikit jika dibandingkan pada November 2021 yakni 61,1 persen, dan terakhir Partai Politik dengan 52,9 persen.
Sebagai informasi, survei yang dilakukan pada 6-11 Desember 2021 ini melibatkan 2020 responden dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.220 orang yang tersebar proporsional di 34 provinsi.
Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling, dengan memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekitar kurang lebih 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Responden terpilih diwawancarai melalui tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih dan melalukan quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti. [Democrazy/trb]
