DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Perdana Menteri (PM) Sudan, Abdalla Hamdok, mengumumkan pengunduran dirinya pada Minggu (2/1) waktu setempat, atau lebih dari dua bulan usai kudeta militer.
Pengunduran diri Hamdok diumumkan setelah militer Sudan menindak secara kasar para demonstran yang memprotes kudeta beberapa hari terakhir.
Seperti dilansir AFP, Senin (3/1/2022), Sudan menempuh perjalanan rapuh menuju pemerintahan sipil sejak penggulingan diktator Omar al-Bashir tahun 2019, namun jatuh ke dalam kekacauan setelah pemimpin militer Jenderal Abdel Fattah al-Burhan melancarkan kudeta pada 25 Oktober lalu dan menahan Hamdok.
Hamdok kembali menjabat PM Sudan pada 21 November di bawah kesepakatan yang menjanjikan digelarnya pemilu pada Juli 2023 mendatang.
Namun laporan sejumlah media lokal menyebut Hamdok tidak masuk kantor selama beberapa hari terakhir, yang memicu rumor pengunduran diri.
"Saya telah mencoba yang terbaik untuk menghentikan negara ini jatuh ke dalam bencana," ucap Hamdok dalam pidatonya pada Minggu (2/1) malam.
"Sudan tengah melewati titik balik berbahaya yang mengancam keberlangsungannya," imbuhnya.
Hamdok merupakan wajah sipil dari transisi rapuh di Sudan, sementara Jenderal Burhan menjadi pemimpin de-facto negara itu sejak Bashir dilengserkan.
Dalam pengumuman pengunduran dirinya, Hamdok menyinggung soal 'fragmentasi kekuatan politik dan konflik antara komponen transisi (militer dan sipil-red)' dan menyebut bahwa 'meskipun semuanya telah dilakukan untuk mencapai konsensus... itu tidak terjadi'.
Unjuk rasa besar-besaran menentang kudeta militer terus berlanjut bahkan setelah Hamdok kembali menjabat PM Sudan.
Para demonstran anti-kudeta menegaskan ketidakpercayaannya pada Jenderal Burhan dan janji-janjinya mengawal Sudan menuju demokrasi penuh.
Demonstran juga menuding kesepakatan mengembalikan Hamdok pada jabatan PBB sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan jubah legitimasi kepada Jenderal Burhan, yang mereka tuduh berupaya melanjutkan rezim otoriter yang dibangun Bashir.
Ribuan demonstran anti-kudeta, pada Minggu (2/1) waktu setempat, nekat menghadapi tembakan gas air mata, pengerahan tentara besar-besaran dan pemadaman saluran telekomunikasi demi menuntut pemerintahan sipil bagi Sudan.
Para demonstran mengecam kudeta dan meneriakkan 'kekuatan untuk rakyat' sembari menuntut militer kembali ke barak. Unjuk rasa juga digelar di dekat kantor kepresidenan Sudan di ibu kota Khartoum.
Komisi Dokter pro-demokrasi dalam pernyataan terpisah melaporkan pasukan keamanan Sudan menewaskan tiga demonstran, yang salah satunya terkena tembakan di bagian dada dan satu lainnya cedera di kepala. [Democrazy/dtk]
