DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta dinilai adalah salah satu tokoh yang digadang-gadang cocok menjadi Presiden selanjutnya.
Salah satu yang menilainya yakni, Pengamat politik, Tony Rasyid mengatakan bahwa nilai jual Anies Baswedan sangatlah tinggi di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 mendatang.
Bahkan, para calon presiden (capres) pesaing dianggap ‘ketar-ketir’ untuk menghadapi Anies.
Tony membeberkan, daya tarik Anies agar dipinang partai politik (parpol) tidak hanya sekedar elektabilitas dan popularitasnya saja.
Namun, Anies memiliki berbagai pencapain selama menjabat sebagai Gubernur di DKI Jakarta.
“Anies punya begitu banyak konteks yang nantinya dapat menjadi modal untuk diiklankan ke publik,” ujar Tony.
Dia menjelaskan, konteks yang dimaksud adalah hasil kerja, prestasi, serta penghargaan yang diterima Anies selama lima tahun memimpin Jakarta.
Pencapaian yang kini dikumpulkan Anies bisa terus bertambah.
Pasalnya, eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu masih memiliki waktu sekitar satu tahun kurang untuk memimpin Jakarta.
“Dalam hal ini Anies terlihat menonjol dan melampaui kepala-kepala daerah yang lain,” pungkasnya. Selasa, 11 Januari 2022.
Sebagai informasi, langkah Anies menaikkan besaran persentase Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.
Diketahui, persentase UMP DKI Jakarta naik dari sekitar 1,09 persen atau sekitar Rp 38 ribu menjadi menjadi 5,1 persen atau sebesar kurang lebih Rp 225 ribu.
Dukungan datang dari Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa.
Ia menilai keputusan Anies Baswedan yang akan menaikkan UMP DKI 2022 menjadi Rp 4.641.854 itu bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi.
Suharso menyatakan, besaran kenaikan UMP DKI 2022 itu dapat mendorong konsumsi masyarakat hingga sebesar Rp 180 triliun per tahun.
Hal itu pada akhirnya yang diuntungkan adalah pengusaha.
“Kami di Bappenas menghitung kalau naiknya saja rata-rata bisa 5 persen itu akan memompa disposal pengeluaran dari menambah konsumsi itu kira-kira sama dengan Rp180 triliun per tahun,” jelas Suharso, melalui keterangan persnya. [Democrazy/trk]
