DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Peneliti dari PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama, menyebut ada pesan politik di balik minimnya kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di bawah kepempinan Gus Yahya Cholil Staquf yang diumumkan Rabu lalu (12/1/2022).
Menurut Virdi, pesan itu sudah sangat jelas terkait soal dominasi partai politik yang begitu kental di tubuh organisasi yang didirikan oleh para ulama itu.
Virdi yang menulis buku sejarah politik yang kontroversial bertajuk Menjerat Gus Dur (2019) itu lantas menjelaskan, minimnya kader partai yang dimpipinn oleh Muhaimin Iskandar itu terkait dengan posisi Gus Yahya.
Gus Yahya, kata Virdi, ingin tetap menjaga jarak dari politik praktis seperti yang sering diutarakan, baik sebelum jadi ketua PBNU maupun usai terpilih dalam Muktamar NU ke-34 di Lampung akhir bulan lalu.
“Pesannya kan jadi jelas usai pengumuman (pengurus PBNU, wah di NU ternyata (partainya) beragam ya. Ada yang di Partai A, B, C tapi tetap dalam satu naungan PBNU,” papar Vird lewat pesan WhatsApp, Kamis (13/1/2022).
Virdi juga menjelaskan, hal ini karena soal identitas NU yang kerap dikenal sama dengan PKB di mata orang-orang awam. Jadi, sulit dibedakan.
Ia juga menjelaskan terkait keputusan Gus Yahya mengakomodasi banyak partai dalam jajaran kepengurusannya.
Mulai dari Nusron Wahid yang jelas adalah politisi Golkar dan dijadikan Waketum PBNU, hingga Bendahara Umum yang dijabat Mardani Maming politisi PDIP, dan sejumlah politisi lain di kepengurusan PBNU 2022-2027.
Virdi juga meyakini, meskipun terlihat akomodatif terhadap pelbagai parpol, NU di bawah Gus Yahya akan tetap konsisten.
“Meski begitu mengakomodasi dari beberapa partai, saya harap NU tidak terlibat dalam politik praktis. Konsisten seperti yang diucapkan Gus Yahya sebelum dan sesudah terpilih menjadi Ketum PBNU,” tutupnya. [Democrazy/ktv]
