PDIP Kritik Keras Anies Naikkan UMP, Diam Saat Tunjangan DPRD Naik | DEMOCRAZY News | Indonesian Political News -->

Breaking

logo

Selasa, 11 Januari 2022

PDIP Kritik Keras Anies Naikkan UMP, Diam Saat Tunjangan DPRD Naik

PDIP Kritik Keras Anies Naikkan UMP, Diam Saat Tunjangan DPRD Naik

PDIP Kritik Keras Anies Naikkan UMP, Diam Saat Tunjangan DPRD Naik

DEMOCRAZY.ID - Publik kembali digegerkan dengan sikap membisu Fraksi PDIP terkait dengan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. 


Padahal, Fraksi PDIP yang sangat ngotot saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta sebesar 5,1 persen.


Dalam rincian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2022, anggota dewan masing-masing mendapat gaji sekitar Rp 139 juta.


Mengetahui kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta, publik langsung mempertanyakan sikap Fraksi PDIP yang  mengkritisi kebijakan Anies Baswedan, terutama soal kenaikan UMP Jakarta.


Diamnya Fraksi PDIP terkait naiknya gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta ini dipertanyakan oleh akun twitter @Susan Berlian.


“Kira kira mereka ingat rakyat ga ya?? kira-kira mereka ingat akan janjinya ga yaa?? kira-kira mereka akan diminta pertanggungjawaban ga ya?? kita-kira uang siapa yg lo hambur”kan itu??” tanya @Susan Berliana, Senin 10 Januari 2022.


Lain lagi dengan akun @Rickychech yang menyinggung perjuangan para buruh untuk mendapatkan keadilan berbeda jauh dengan perjuangan anggota DPRD, dimana buruh harus berpanas-panasan untuk mendapatkan keadilan. 


Sementara anggota DPRD tak perlu demo untuk kenaikan gaji dan tunjangan.


“Ga perlu demo,,ga perlu panas2an buat naik gaji,,ga mikirin harga minyak naik,,semvako naik,,enak banget ya jadi wakil rakyat,,yang ga mewakili rakyatnya,” tulis @Rickychech.


“Tanpa demo, tanpa panas panasan, tanpa yel yel. hanya @PDI_Perjuangan yang bisa beruntung ogut gak tinggal di betawi,” tambah akun @Itachi_minato.


Ekspresi kesal pun disampaikan akun @Adi Firdaus yang terlihat muak dengan sikap anggota DPRD DKI Jakarta, terkhusus Fraksi PDIP yang terlihat garang saat Gubernur Anies berpihak pada kesejahteraan masyarakt kecil, tapi diam saat gaji dan tunjangan mereka naik.


“Inilah namanya politikus busuk dan sontoloyo. Hampir semua kebijakan pak anis yg pro rakyat di-bully dan dihadang mrk tp hanya satu yg tdk di-bully dan dihadang yaitu kenaikan gaji dan fasilitas. Banjeeee lu,” tegas akun @Adi Firdaus.


“Giliran kenaikan tunjangan aja Lo (PDIP) &(PSI)pada MINGKEM happy dan ngga JULID sama Anies giliran Anies yg diberitakan dan dpt penghargaan Lo pd nggak suka. hidup Lo TDK bahagia, dada kalian sesak dan tidak ikhlas.emang Lo ya nggak tahu diri dan ngga punya malu,” sambung @SlametKasan.1.


Akun @Adhie_Sultan meminta publik, khususnya warga Jakarta untuk melihat sikap anggota DPRD DKI Jakarta, khususnya Fraksi PDIP dan PSI yang diam saat gaji dan tunjangan mereka naik, tapi ribut saat UMP Jakarta naik.


“Setelah UMP di naikan mayoritas dprd berkoar koar para buzzerp pun menyerang pas dites gaji dprd di naikan semua tersenyum, dan buzzerp pun terdiam,skrg silahkan publik yg menilai,” tulis akun @Adhie_Sultan.


Seperti diketahui, Fraksi PDIP DPRD DKI menolak kenaikan UMP DKI 2022, mereka malah diam saja ketika gaji dan tunjangan untuk dewan dinaikkan.


Jika dirinci, belanja gaji dan tunjangan DPRD DKI 2022 ditetapkan Rp 177,37 miliar atau naik Rp 26,42 miliar dibandingkan tahun lalu, sebesar Rp 150,94 miliar. Anggaran yang naik signifikan adalah item belanja tunjangan perumahan senilai Rp 102,36 miliar. Jumlah tersebut, melonjak Rp 25,44 miliar dibandingkan pada 2021 Rp 76,92 miliar. [Democrazy/kba]