DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar kembali menyinggung terkait pembubaran organisasi FPI saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI.
Boy menjelaskan alasan FPI tetap dibubarkan pemerintah meski kerap melakukan aksi kemanusiaan.
"Demikian juga berkaitan dengan FPI, dalam rapat berkaitan dengan pelarangan FPI sebagai organisasi, kebetulan BNPT termasuk diikutsertakan oleh Menko Polhukam, dan memang yang me-refer mengapa aktivitas FPI dilarang terdapat adanya maklumat di medsos, terdapat adanya video-video, statement-statement menyatakan mendukung kegiatan-kegiatan organisasi yang dilarang," kata Boy saat rapat di gedung MPR/DPR, Selasa (25/1/2022).
Boy mengatakan pemerintah menemukan berbagai video, gambar, hingga statement dari FPI yang menyatakan dukungan terhadap kegiatan organisasi teroris yang dilarang.
Tak hanya itu, dia menyebut sejumlah video bahkan menunjukkan gambar rekaman seolah-olah pelatihan dan melakukan aksi berkaitan aktivitas entitas ISIS.
"Terdapat adanya maklumat di medsos, terdapat adanya video-video statement-statement menyatakan mendukung kegiatan-kegiatan organisasi yang dilarang, ada gambar-gambar rekaman video seolah-olah sedang persiapan berlatih, atau melakukan tindakan-tindakan sebagaimana video yang beredar terkait aktivitas entitas ISIS, model kepala dipenggal, jadi didemo-demokan itu," ucapnya.
Atas dasar itulah, Boy menyebut FPI diputuskan untuk dibubarkan karena banyak menghasilkan mudarat.
Meski begitu, dia mengakui FPI kerap juga melakukan aksi-aksi kemanusiaan.
"Atas dasar pengamatan, pencermatan dokumentasi, video-video, ucapan-ucapan yang dilakukan oleh pimpinan FPI, pemerintah melihat bahwa FPI banyak mudaratnya ketimbang memberi manfaat ke masyarakat, walau kita tahu aktivitas FPI banyak kaitan masalah kemanusiaan dan sebagainya," ujarnya.
"Tetapi ajakan-ajakan, kata-kata yang dikeluarkan bisa mengubah karakter anak-anak muda yang tergabung atau yang menyaksikan video-video itu.
Maka pada waktu itu akhirnya, setelah ada keputusan bersama, FPI dinyatakan organisasi yang terlarang, yang dilarang untuk beraktivitas," imbuh Boy. [Democrazy/skp]
