DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pengusaha buka suara soal pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengenai adanya usulan pilpres 2024 diundur.
Bahlil bilang, dunia usaha setuju bila rangkaian pemilihan umum diundur.
Menurut Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang pada dasarnya kebijakan memundurkan pilpres sepenuhnya menjadi kebijakan pemerintah dan pengusaha tidak memiliki kewenangan dan peran apa apa dalam hal ini.
Namun, bila keputusan memundurkan pilpres itu diambil secara demokratis dan mementingkan kepentingan umum pengusaha tidak akan menolak.
"Sejauh hal tersebut merupakan keputusan politik yang demokratis dan mementingkan kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar tentu kami pelaku usaha tidak pada posisi menolak," kata Sarman melalui keterangannya, Selasa (11/1/2022).
Sarman mewanti-wanti agar apapun bentuk keputusan politik nasional dalam konteks suksesi kepemimpinan harus dapat memberikan jaminan berusaha kepada pelaku usaha.
Mulai dari keamanan, kenyamanan berusaha, iklim usaha dan investasi yang kondusif, dan tidak menimbulkan kegaduhan yang mengganggu aktivitas perekonomian.
Selain itu, Sarman juga sepaham dengan pernyataan Bahlil yang mengatakan pelaku usaha saat ini baru mulai merangkak dari keterpurukan sebagai dampak dari pandemi COVID-19.
Hampir 2 tahun dunia usaha merasakan tekanan yang luar biasa yang membuat arus kas sangat sekarat.
Saat ini, menurutnya pemerintah telah memberi kelonggaran yang lebih luas agar geliat ekonomi mulai bangkit.
Kondisi begini diminta pengusaha agar tetap terjaga. Menurutnya bila pemerintah konsentrasi untuk persiapan pilpres bisa jadi kondisi berubah.
"Jika dalam kondisi seperti ini persiapan atau tahapan pilpres sudah akan dimulai tentu konsentrasi Pemerintah akan terbagi dua diantara persiapan Pilpres dan pemulihan ekonomi. Jika hal ini terjadi tentu akan memperlambat proses pemulihan ekonomi nasional," papar Sarman.
Apa alasan lain supaya pilpres 2024 diundur?
Sarman juga menyoroti bila kondisi pandemi COVID-19 masih terus berjalan di tahun 2024, nampaknya tahapan pilpres pun akan sulit menghindari terjadinya kerumunan massa yang berpotensi menjadi kluster penularan COVID-19.
Dia mengatakan pengusaha meminta hal seperti ini juga menjadi pertimbangan apakah memang pengunduran pilpres menjadi solusi terbaik.
Baik dari sisi pengendalian penularan COVID-19, maupun percepatan pemulihan perekonomian nasional.
"Tentu sepenuhya menjadi kewenangan Pemerintah. Dunia usaha dapat memahami jika memang hal menjadi pilihan yang akan diambil," ujar Sarman.
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia mengatakan dunia usaha setuju apabila pemilihan presiden diundur dari 2024.
Dengan begitu, tak akan banyak proses peralihan kepemimpinan di Indonesia.
"Kalau dicek di dunia usaha rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang dipertimbangkan untuk dimundurkan ini jauh lebih baik. Ini hasil diskusi kami," kata Bahlil dalam paparan survey Indikator Politik Indonesia, dikutip dari siaran YouTube, Senin (10/1/2022).
Adapun alasan untuk memundurkan pemilu adalah peralihan kepemimpinan usai pemilihan umum dapat membuat ketidakpastian pada dunia usaha.
Dia menilai dunia usaha saat ini sedang bangkit dari keterpurukan karena masalah pandemi.
Isu politik yang terjadi bila pemilihan umum dilakukan dalam waktu dekat dapat mengganggu pemulihan usaha.
"Kenapa? Karena mereka baru selesai babak belur dari persoalan kesehatan. Dunia usaha baru mau naik, baru mau naik, eh ditimpa lagi isu politik," ujar Bahlil. [Democrazy/dtk]
