Anaknya Jabat Ketua DPR, Megawati ke Puan: Apa Kita Sudah Lupa Sama UUD 1945 Ya? | DEMOCRAZY News | Indonesian Political News -->

Breaking

logo

Senin, 10 Januari 2022

Anaknya Jabat Ketua DPR, Megawati ke Puan: Apa Kita Sudah Lupa Sama UUD 1945 Ya?

Anaknya Jabat Ketua DPR, Megawati ke Puan: Apa Kita Sudah Lupa Sama UUD 1945 Ya?

Anaknya Jabat Ketua DPR, Megawati ke Puan: Apa Kita Sudah Lupa Sama UUD 1945 Ya?

DEMOCRAZY.ID - Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri mengingatkan kepada putrinya yang tak lain Ketua DPR RI Puan Maharani agar membuat Undang-Undang harus berlandaskan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tak hanya Puan, Mega juga ingatkan Fraksi PDIP di DPR.


Mega awalnya menyampaikan soal sejarah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BUPK. 


Di mana, dalam forum itu banyak pendiri bangsa berkumpul merumuskan keseluruhan gagasan terbaik bagi Indonesia.


"Dalam sidang BPUPK itulah keputusan strategis tentang falsafah dasar, padangan hidup bangsa, Pancasila disepakati secara aklamasi dalam sidang penuh semangat kenegarawan itu," kata Mega dalam pidato politiknya di HUT PDIP ke-49, Senin (10/1/2022).


Menurutnya dari sidang BPUPK tersebut menjadi mukadimah dan batang UUD 1945 yang dirumuskan dengan sangat visioner. 


Mega kemudian mengaku pernah melempar pertanyaan kepada putrinya Puan soal UUD 1945.


"Sekarang, saya sering, kebetulan kan putri saya ketua DPR. Saya suka bilang begini, sebetulnya kita ini apa sudah lupa sama UUD 1945 ya?" tuturnya.


Ia juga turut mengingatkan parlemen agar setiap membuat Undang-Undang harus berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. 


Tak hanya Puan, ia juga mengingatkan fraksinya di DPR.


"Saya selalu mengatakan kepada fraksi saya, mbok ya kalau apa pun yang mau dituangkan ke dalam UU itu selalu melihat dulu di UUD 1945 itu," ungkapnya.


Lebih lanjut, Presiden ke 5 RI tersebut menyampaikan alasan mengapa mengingatkan hal tersebut. 


Yakni agar ada saling keterkaitan antara peraturan dengan UUD-nya.


"Supaya, sekarang antara UUD 1945 itu di situ sumber segala perundangan, tapi terus di bawahnya itu seperti apa kayak tdak berhubungan atau kurang berhubungan. Menurut saya," tandasnya. [Democrazy/sra]