DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pola kepemimpinan Presiden Joko Widodo hingga 2021 ini dianggap masih mengandalkan pencitraan karena 66 janji politiknya di 2014 dan 2019 lalu belum ditunaikan.
Begitu catatan akhir tahun 2021 yang disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi yang menilai banyak persoalan bangsa yang tidak dapat dikendalikan dan muncul persoalan baru di rezim Jokowi.
"Persoalan utang luar negeri yang menumpuk, pembangunan infrastruktur yang bebani keuangan negara dan buruknya kesejahteraan rakyat akibat tingginya inflasi," ujar Muslim, Senin (27/12).
Selain itu kata Muslim, gaji buruh yang rendah akibat diterapkannya UU Cipta Kerja yang membuat buruh tertekan.
"Tapi suara-suara buruh di berbagai daerah tidak direspon kecuali di DKI. Merosotnya ekonomi dan tidak ada geliat pertumbuhan yang berarti sebagaimana dalam janji politiknya. Meski rezim berhasil ciptakan melandainya pandemi Covid -19, tapi banyak hal yang tidak jelas soal penggunaan anggaran Covid-19 selama pandemi," kata Muslim.
Tak hanya itu, ketegangan di masyarakat juga terjadi akibat pemaksaan pemakaian vaksin atau vaksinasi dan keresahan yang timbul atasnya.
Juga sorotan atas perpolitikan nasional soal Presidensial Threshold (PT) 20 persen yang sedang diperjuangkan di Mahkamah Konstitusi (MK) agar tercipta demokrasi yang sehat dan tegak kedaulatan rakyat perjuangan pencapaian PT 0 persen.
"Juga sorotan politik luar negeri yang tidak independen tapi blok ke RRC jadi sorotan luas di masyarakat. Meski saat ini Presidensi G20 di tangan Indonesia, tapi rezim Jokowi tidak mendapatkan respon yang berarti di G20. Bisa jadi ini karena rezim ini tidak terlalu mendapatkan apresiasi dari anggota G20 lainnya," jelas Muslim.
Kemudian, penanganan pandemi yang terkesan diskriminasi yang mendapatkan sorotan publik.
Terakhir, terjadinya aksi heroik emak-emak dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) yang "menyegel" Kedutaan Besar (Kedubes) China di Jakarta Selatan.
Bahkan disejumlah aksi, ARM mendesak Presiden Jokowi mundur dengan sejumlah alasan rasional dan konstitusional yang mendasarinya.
Kemudian, suara-suara DPR yang nyaris tidak terdengar atas sejumlah isu strategis juga jadi catatan akhir di tahun ini.
"Jadi bukan saja kelebihan Presiden Jokowi saja yang disoroti, tapi DPR dianggap turut andil buruknya kinerja rezim ini," terang Muslim.
Soal infrastruktur sejumlah bandara dan jalan tol kata Muslim, juga menjadi persoalan dan beban negara. Seperti kereta cepat Jakarta-Bandung.
"Ke depannya 2022, jika segala persoalan hari ini tidak dapat diatasi dengan baik dan cermat, bisa jadi tahun depan rezim Jokowi akan hadapi persoalan besar dari rakyat di tengah tekanan situasi dan keadaan yang dihadapi rakyat saat ini. Akhirnya selamat menyongsong tahun 2022," pungkas Muslim. [Democrazy/rmol]
