DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo risih dengan kelakuan Kapolda dan Kapolres baru yang sowan ke sesepuh organisasi masyarakat (ormas) yang sering bikin ribut.
Polri diminta tidak menggadaikan kewibawaan. Karena itu, anggota Polri tidak boleh berkunjung ke pelanggar hukum. Apapun alasannya.
“Sebenarnya sudah lama sekali saya ingin menyampaikan ini. Ada kapolda baru, ada kapolres baru, datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan. Bener ini? Saya tanya ke Kapolres. Kenapa bapak melakukan ini? Supaya kotanya kondusif. Tapi apakah cara itu betul?” kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah (Kasatwil) Tahun 2021 melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (3/12).
Menurut Jokowi, Polri sebagai aparat penegak hukum harus memiliki kewibawaan.
Seluruh anggota Polri tidak boleh menggadaikan kewibawaannya dengan cara sowan seperti itu.
“Hati-hati jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Banyak ini saya lihat. Saudara-saudara harus memiliki kewibawaan. Polri harus memiliki kewibawaan,” tegas Jokowi.
Selain itu, Kepala Negara meminta seluruh jajaran Polri menghormati kebebasan berpendapat masyarakat di Indonesia. Namun, di sisi lain Polri juga harus tetap tegas.
“Kritik dipanggil. Mengkritik dipanggil. Kalau mengganggu ketertiban, iya silakan. Tetapi kalau nggak jangan. Karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya. Tapi ketegasan itu juga jangan hilang dari Polri. Kewibawaan juga jangan hilang dari Polri,” urainya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berpesan agar Polri agar melindungi dan membantu masyarakat lemah. Jokowi meminta masyarakat kecil diperhatikan dengan serius.
“Yang biasanya terpinggirkan dalam hukum, hati-hati urusan pedagang kecil. Lindungi. Saya kalau baca itu betul-betul. Itu menjadi sebuah persepsi lho. Hati-hati. Kecil-kecil seperti itu, mungkin urusannya bukan kapolres, kapolsek. Namun, hati-hati. Yang kecil-kecil seperti ini tetap tanggung jawab kapolres, tetap tanggung jawab kapolda,” pungkasnya. [Democrazy/fin]
