DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Nahdlatul Ulama komitmen mendukung pemerintah dalam memerangi paham radikal dengan memastikan tidak satupun pesantren-pesantren yang dimiliki NU di seluruh Indonesia terpapar aliran radikalisme.
Begitu ditegaskan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Sidang Pleno II di Gedung Serbaguna Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, Bandar Lampung, Kamis (23/12).
"PBNU menjamin tidak ada satupun dai-dai yang berpaham radikal. Pesantren-pesantren NU tidak ada yang tersusupi dan terkontaminasi dengan radikalisme," kata Said Aqil.
Dikatakan Said Aqil, PBNU memahami radikalisme berkembang sebagai akibat pemahaman keagamaan yang sempit dan kaku.
Pada sisi lain, Said Aqil menyamping posisi NU dalam mendukung lahirnya UU Anti terorisme yang lebih tajam dan lebih mampu mengantisipasi potensi terjadinya aksi terorisme.
"PBNU juga meminta agar Kominfo tegas menutup situs penyebar radikalisme, karena dari sinilah akar paham yang menyuburkan aksi terorisme," terangnya.
Dalam konteks keindonesiaan, lanjut Ketua Umum PBNU dua periode ini, NU menjadi organisasi yang berperan penting dalam integrasi Islam dan negara.
Terbukti hingga kini, NU berkomitmen menjaga eksistensi NKRI dan konsisten menjaga ideologi Pancasila, UUD 1945.
"NU dengan konsisten menolak setiap kelompok mana pun yang hendak merubah bentuk negara, baik negara agama maupun negara sekuler," katanya.
Said Aqil juga menyinggung soal eksistensi gerakan 212. Bagi dia, gerakan tersebut adalah gerakan politis yang berkembang dengan narasi kebangkitan Islam.
"NU juga menilai bahwa gerakan 212 bukanlah kebangkitan umat Islam melainkan gerakan politik. Pengagasnya jelas memiliki tujuan dan motif politik mengatasnamakan agama Islam," pungkasnya. [Democrazy/rmol]
