Presiden PKS: Siapa pun Pemimpin Indonesia Selanjutnya, Akan Terima Warisan Utang Yang Membengkak | DEMOCRAZY News | Indonesian Political News -->

Breaking

logo

Kamis, 30 Desember 2021

Presiden PKS: Siapa pun Pemimpin Indonesia Selanjutnya, Akan Terima Warisan Utang Yang Membengkak

Presiden PKS: Siapa pun Pemimpin Indonesia Selanjutnya, Akan Terima Warisan Utang Yang Membengkak

Presiden PKS: Siapa pun Pemimpin Indonesia Selanjutnya, Akan Terima Warisan Utang Yang Membengkak

DEMOCRAZY.ID - Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebut, siapa pun pemimpin Indonesia nantinya dipastikan bakal menanggung utang negara yang kian membengkak setiap tahunnya.


Berdasarkan data yang dia terima per September 2021, angka utang telah mencapai Rp6.711 triliun. 


Ia mengatakan, sejumlah pendapat dari para ahli ekonomi memperkirakan bahwa Pemerintah Joko Widodo akan mewariskan utang hingga mencapai angka Rp10.000 triliun di akhir tahun 2024 nanti. 


"Artinya, dalam 10 tahun pemerintahan Joko Widodo akan mewariskan tambahan utang negara lebih dari Rp7 ribu triliun. Siapa pun Pemimpin yang akan terpilih nanti di 2024, maka mereka akan mewarisi beban utang yang begitu besar," kata Syaikhu dalam pidato kebangsaan di Gedung DPP PKS, Jakarta, Kamis (30/12/2021). 


Menurut dia, warisan utang negara yang besar tersebut akan menjadi penghambat bagi proses pembangunan nasional di masa yang akan datang.


"BPK dalam laporannya telah memperingatkan berulang kali bahwa kondisi utang negara sangat rentan karena melampaui seluruh standar yang ditetapkan lembaga-lembaga keuangan internasional."


"Risiko keuangan negara kita semakin rawan jika ada gejolak krisis ekonomi yang menimpa Indonesia. Maka APBN sebagai bantalan fiskal akan menjadi rapuh dan lemah," ujarnya.  


Mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu menilai masalah utang negara bukan hanya tentang kesinambungan dan kesehatan fiskal, tetapi juga tentang keadilan antar generasi. 


"Utang negara yang semakin membesar, biaya pokok dan bunganya akan ditanggung oleh generasi-generasi mendatang. Ini menimbulkan isu ketidakadilan fiskal."


"Generasi terdahulu yang berutang, namun yang membayar dan memikul bebannya adalah generasi muda di masa akan datang," katanya. [Democrazy/ktv]