Posisi Menteri Tito Dinilai Terancam Ditukar dengan Elite PDIP Tjahjo Kumolo Demi Kepentingan 2024 | DEMOCRAZY News | Indonesian Political News -->

Breaking

logo

Minggu, 05 Desember 2021

Posisi Menteri Tito Dinilai Terancam Ditukar dengan Elite PDIP Tjahjo Kumolo Demi Kepentingan 2024

Posisi Menteri Tito Dinilai Terancam Ditukar dengan Elite PDIP Tjahjo Kumolo Demi Kepentingan 2024

Posisi Menteri Tito Dinilai Terancam Ditukar dengan Elite PDIP Tjahjo Kumolo Demi Kepentingan 2024

DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik dan hukum dari Universitas Nasional Saiful Anam menilai, posisi Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tengah terancam lantaran diprediksi akan diambil alih oleh kader PDIP yang diduga memiliki kepentingan menjelang Pemilu 2024. 


Bisa jadi, Tito bakal ditukar Tjahjo Kumolo yang saat ini menjadi MenPAN-RB.


"Bukan tidak mungkin akan ada rotasi antara Tito dengan Tjahjo Kumolo. Di mana Tjahjo kembali menempati jabatan Mendagri dan Tito menggantikan posisi Tjahjo," ujar Saiful, Minggu, 5 Desember.


Menurut Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), mencopot Tito terbilang cukup sulit karena mantan Kapolri itu memiliki banyak jasa kepada Presiden Joko Widodo.


Sehingga, kata Saiful, Tito masih tetap dipertahankan dan hanya tukar posisi. Sementara posisi Mendagri sangat penting terlebih lagi menjelang pilpres mendatang.


"Selain itu adanya penundaan pilkada maka Mendagri memiliki posisi yang sangat strategis untuk menempatkan Plt kepala daerah yang merupakan orang-orang terdekat Mendagri," jelasnya.


Saiful mengatakan, posisi Mendagri sangat mungkin akan diambil alih oleh PDIP mengingat apabila terjadi penundaan pilkada, akan berpengaruh terhadap penempatan Plt kepala daerah yang sesuai dengan keinginan pemerintah. 


Utamanya yang memiliki kedekatan dengan pemerintah.


"Selain itu, sesuai kewenangannya Mendagri dapat menempatkan Plt dengan orang-orang yang memiliki 1 visi dengan pemerintah. Sehingga untuk itulah posisi Mendagri menjadi sangat penting utamanya dengan adanya penundaan pilkada," pungkas Saiful. [Democrazy/voi]