DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menyebut ada kompromi politik MPR dengan pemerintahan Jokowi soal 10 pimpinan MPR. Namun anggaran mereka malah dipangkas lebih Rp600 miliar.
Fadel Muhammad yang merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era SBY – Boediono itu kesal karena anggarannya dipotong hampir separuhnya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Fadel Muhammad mengatakan, sejatinya anggaran untuk lembaganya butuh Rp 1,2 – 1,4 triliun dalam setahun.
Tapi Sri Mulyani memangkasnya dan cuma mengalokasikan Rp 660 miliar.
“Sebenarnya malu sebenarnya malu bicara di publik mengenai dana anggaran MPR. Cuma kita tidak suka kalau lembaga tinggi negara ini tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari Ibu Sri Mulyani,” tegas Fadel Muhammad, Jumat (3/12/2021).
Selama ini, dia melanjutkan, hubungan pimpinan MPR dengan Presiden Joko Widodo sangat baik.
MPR ikut membela pemerintah bila ada persoalan-persoalan, ikut menjaga keseimbangan politik.
“Tapi kok kami merasa Menteri Keuangan ini justru menganggap enteng,” kata Fadel.
Sri Mulyani dianggapnya masih melihat MPR seperti yang dahulu ketika masih terdiri dari lima pimpinan.
Padahal periode 2019-2024 jumlahnya sudah 10 orang pimpinan.
Penambahan ini sebagai kompromi politik supaya kondisi politik berjalan aman sehingga partai-partai yang lolos parliamentary threshold menempatkan wakilnya duduk sebagai pimpinan MPR.
“Kalau ada kompromi politik itu ya pemerintah seperti kementerian keuangan mengikuti, bukan tidak mengikuti, ” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa permintaan agar Presiden Jokowi mencopot Sri Mulyani bukan cuma disuarakan pimpinan MPR dari Partai Golkar tapi juga dari PDIP, PKB, PPP, dan lainnya.
Permintaan itu juga bukan merupakan manuver pribadi Fadel Muhammad yang pernah tersangkut dana BLBI Bank Intan miliknya sebesar Rp 135 Miliar.
“Jangan salah lo ya, ini bukan cuma saya dan Pak Bamsoet dari Golkar, Pak Ahmad Basarah dari PDIP, pimpinan dari PKB dan PPP juga menyuarakan hal sama,” tegas eks Gubernur Gorontalo ini. [Democrazy/pojok]
