DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) era Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengambil langkah tegas dengan menarik diri dari polotik praktis.
Gus Yahya menegaskan, dibawah kepemimpinannya NU tak boleh lagi jadi alat politik parpol, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ia tidak menampik bahwa memang PBNU memiliki hubungan erat dengan PKB. Namun, hal itu tidak serta-merta membuat PBNU menjadi alat pemenangan PKB.
“Relasi NU dengan PKB saya kira alami sekali, karena dulu PKB sendiri diinisiasi, dideklarasikan oleh pengurus-pengurus PBNU, itu satu hal. Tapi, sekali lagi tidak boleh lalu NU ini jadi alat dari PKB atau dikooptasi dengan PKB,” kata Yahya dalam program Newsroom CNN Indonesia TV, Rabu (29/12/2021).
Namun demikian, Yahya membuka ruang jika ada pengurus PKB yang hendak bergabung dengan PBNU.
Dia juga membuka ruang itu bagi pengurus partai politik lainnya.
Ia ingin PBNU merangkul semua kelompok. PBNU akan menjadi wadah komunikasi antara perwakilan partai politik.
“Tidak boleh ada satu warna, semuanya harus bisa mendapatkan kesempatan sehingga NU sendiri bisa jadi semacam warna clearing house untuk menyepakati hal yang berbeda kepentingan-kepentingan,” ujar Yahya.
Pengamat Politik AS Hikam menilai pernyataan Gus Yahya itu mengindikasikan bahwa selama ini PKB memang menggunakan NU sebagai alat politik.
“Kalau kita lihat dari statement itu, paling tidak reaksi pertama adalah bahwa selama ini ada kondisi atau ada gejala PKB mempergunakan NU. Statement itu semacam analisa Gus Yahya,” kata Hikam dikutip cnn, Kamis (30/12/2021) malam.
Menurutnya, pernyataan Gus Yahya itu hanya akan jadi angin lalu jika tidak diiringi dengan kebijakan yang jelas.
Apalagi, katanya, PKB dan NU memiliki hubungan erat mulai dari sejarah pendirian, ideologi hingga filosofi.
Ia berpendapat, agar NU tidak dijadikan alat politik, langkah awal yang bisa diambil adalah dengan membuat kebijakan yang jelas soal rangkap jabatan.
“Kadang-kadang fungsionaris struktural NU dan PKB itu sulit untuk tidak dirangkap. Gus Yahya kalau ingin mewujudkan statement itu, beliau harus punya policy [kebijakan] yang jelas soal rangkap jabatan ini. Apakah akan ada policy rangkap jabatan antara NU dan PKB dilarang? Dilarang pada level mana, karena Indonesia ini luas, misal pada level pusat,” ujar mantan menteri Ristek era Presiden Gus Dur itu.
Hikam menilai, jika pernyataan Gus Yahya itu bisa diimplementasikan dalam bentuk kebijakan, bukan tidak mungkin berimplikasi pada elektoral PKB.
Ia berpendapat, jika Cak Imin tidak mampu menggaet ceruk suara lain, atau memanfaatkan suara warga nahdliyin yang selama ini didulang, maka akan menggerus suara PKB dan membuat kompetisi di level partai berbasis agama seimbang.
“Itu tantangan PKB juga. Kalau tidak bisa ya mengganggu pasar yang sudah menjadi miliknya dia, seolah-olah, kompetisi PKB, PPP, PAN, dan lain-lain, itu kalau apa yang dikatakan oleh Gus Yahya itu konkret dan bisa diwujudkan, akan seimbang, akan tidak terjadi bahwa NU itu tidak identik terhadap parpol tertentu,” katanya.
Di sisi lain, Hikam juga mengatakan dengan menjaga jarak terhadap satu parpol tertentu, akan menguntungkan NU sebagai organisasi. NU akan memiliki posisi tawar yang kuat.
“Jadi kompetisi akhirnya tidak ada monopoli, tidak ada semacam itu sudah jadi pasar langganan. NU punya bargaining yang kuat, program NU akan ditawarkan pada partai-partai yang mampu. Misal soal pendidikan, dakwah islam, ekonomi dan lain-lain,” katanya.
“Kemudian NU juga tidak hanya mati urip terhadap parpol tertentu. NU akan jadi kekuatan masyarakat sipil. Itu akan sehat untuk demokrasi,” imbuhnya.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), Khoirul Umam menilai pernyataan Gus Yahya memberikan sinyal yang klir bahwa ia ingin ada garis tegas untuk memisahkan peran NU dalam konteks politik kebangsaan dan politik praktis.
“Itu juga janji politik yang disampaikan sebelum muktamar. Bahwa NU tidak akan dan tidak boleh untuk ditarik ke dalam konteks politik praktis, karena NU bukan parpol dan NU bukan menjadi mesin politik bagi siapapun, termasuk PKB yang lahir dari rahim politik NU,” kata Umam.
Ia mengatakan pernyataan itu juga mengindikasikan bahwa Gus Yahya tidak ingin struktur-struktur PBNU, terutama di daerah, memiliki kaitan lebih erat dengan kerja-kerja politik praktis.
Selain itu, menurutnya, Gus Yahya juga tidak ingin sikap NU dalam konteks politik kebangsaan dimanfaatkan oleh PKB.
“Itulah yang dicoba oleh Gus Yahya untuk ditarik garis tegas. Jangan sampai ada yang memanfaatkan sikap ketegasan NU dalam politik kebangsaan, pada saat yang sama memiliki implikasi terhadap politik praktis. Gus Yahya tidak ingin hal itu dimanfaatkan sebagai bargaining position oleh teman-teman PKB yang disebut di sini,” katanya.
Umam juga berpendapat, garis tegas dan jarak antara NU dengan PKB, bisa berimplikasi pada elektoral PKB.
Namun kata dia, hal itu tergantung sejauh mana parpol lain bisa memanfaatkan pernyataan Gus Yahya untuk menggaet suara nahdliyin.
“Apakah kemudian statement dari Gus Yahya itu membuka ruang bagi parpol lain untuk manfaatkan situasi, supaya bisa menggeser dominasi (PKB) selama ini, terutama di pemilu kemarin, berhasil konsolidasikan suara nahdliyin secara general,” katanya.
“Kalau kemudian ke depan, ternyata PKB tidak mampu memanfaatkan atau ciptakan momentum seperti di 2019, dan ada kelompok dari parpol lain yang bisa meraih suara nahdliyin, ya potensi implikasi ke elektoral PKB,” katanya. [Democrazy/krn]
