DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Kinerja kementerian beserta pemimpinnya yakni menteri menjadi salah satu yang disorot jelang pergantian tahun yang hanya menyisakan hari.
Meski lebih fokus mengupas calon presiden, beberapa lembaga survei kedapatan membahas pula soal kinerja kementerian sepanjang 2021.
Uniknya hasil survei menunjukkan pola beragam, dimana ada kementerian yang bersinggungan langsung dengan pandemi Covid-19 dinilai berkinerja baik, namun pada lembaga survei lainnya kementerian itu justru dinilai berkinerja buruk.
Survei Indikator Politik Indonesia contohnya.
Dirilis pada awal Desember 2021, responden menempatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai menteri berkinerja terbaik dalam Kabinet Indonesia Maju dengan raihan 12,5 persen.
Posisi kedua ditempati Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hanya selisih 0,2 persen.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi mengatakan alasan Risma dipilih sebagai menteri dengan kinerja terbaik tak lepas dari kecekatannya sebagai Mensos.
Sementara Sri Mulyani dinilai terpilih karena berperan memulihkan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
"Jadi berbanggalah perempuan karena dua menteri perempuan diapresiasi publik secara spontan sebagai menteri terbaik," kata Burhanuddin, Kamis (30/12/2021).
Dia memaparkan tiga peringkat berikutnya diisi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan raihan 9,2 persen, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno (9,2 persen), dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir (8,1 persen).
Senada, survei Indonesia Political Opinion (IPO) juga menempatkan Risma sebagai menteri berkinerja terbaik.
Di bawah politikus PDI Perjuangan itu bertengger Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
"Tri Rismaharini 57,7 persen, Erick Thohir 54,2 persen, Sandiaga S Uno 41,4 persen, Budi Gunadi Sadikin 34,7 persen, dan Tito Karnavian 32,2 persen," ucap Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah.
Dalam survei IPO, menteri berkinerja terburuk pilihan responden ternyata juga jatuh kepada menteri dari partai PDIP yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Sebanyak 49 persen responden memilih Yasonna, sementara di posisi selanjutnya menteri berkinerja terburuk ada Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (46,1 persen) dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah (44,5 persen).
"Sedangkan mereka yang mendapat nol persen (sebagai menteri berkinerja terburuk) ialah Retno Marsudi, Basuki Hadimuljono, Prabowo Subianto, Sri Mulyani Indrawati, Tito Karnavian, Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan Tri Rismaharini," katanya.
Hasil berbeda terlihat dalam survei Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN).
Kementerian Sosial yang dipimpin Risma justru mendapatkan predikat teratas sebagai menteri berkinerja terburuk.
Sedangkan posisi menteri berkinerja terbaik diraih oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya, Riset dan Teknologi.
"Temuan survei LSIN menunjukkan bahwa terdapat lima Menteri terbaik kinerjanya menurut publik secara berurutan yaitu Kemendikbudristek, PUPR, Kemenparekraf, Kemenhan, dan Kemenpora. Sedangkan lima menteri terburuk saat ini adalah Kemensos, Kemenkes, Kemenkumham, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kemenag," kata Direktur Eksekutif LSIN Yasin Mohammad.
Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyoroti bahwa penilaian publik terhadap menteri berkinerja terbaik dan terburuk cenderung bias dari segi elektabilitas hingga pencitraan yang bersangkutan.
Menurutnya semakin seorang menteri terdengar dan terlihat oleh publik, persepsi publik akan menganggap menteri tersebut lebih banyak bekerja.
Pangi merujuk kepada survei pihaknya pada Juli 2021 dimana Kemensos menempati urutan pertama sebagai kementerian yang dianggap berkinerja terbaik.
Padahal, kata dia, ada menteri yang jarang terekspos publik namun memiliki kinerja nyata seperti Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
"Ada menteri yang sangat bising dan jadi perbincangan publik, selalu menjadi sorotan dan perhatian publik, seperti Bu Risma. Masyarakat melihat bahwa dia itu lebih cenderung kerja dibanding Menteri PUPR. Model menteri kita itu ada yang jago pencitraan, ada yang nggak. Tapi citra persepsi publik tetap yang pencitraan lebih bagus ketimbang yang tidak melakukannya dan memperlihatkan hasil saja," jelas Pangi.
Menurut Pangi, semua pihak harus benar-benar mempelajari dan mencermati persepsi publik yang cenderung masih mempertimbangkan populisme yaitu pemimpin yang perhatian, yang peduli, dan dekat dengan rakyatnya.
Dia meminta presiden melihat ini secara komprehensif, sehingga ketika mempertimbangkan reshuffle tidak berbasis likes or dislikes, atau berdasarkan asumsi dan pencitraan media di publik.
"Jangan sampai ada menteri yang diberhentikan karena nggak pintar mensosialisasikan atau membranding dirinya padahal dia bekerja baik, terukur kerjanya, KPI-nya jelas. Itu berbahaya kalau diberhentikan."
"Seperti Menteri PUPR, secara elektabilitas tidak masuk lima besar baik dari kementerian maupun figur sebagai menteri, nggak bunyi elektabilitasnya. Tetapi dia bekerja nyata, realitasnya lebih jelas dari pencitraannya dan pak Jokowi menganggap dia sebagai menteri yang diandalkan dalam infrastruktur," pungkasnya. [Democrazy/trb]
