DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Jelang Pemilihan Ketua Umum PBNU ada pemandangan unik terjadi di kawasan Universitas Lampung.
Di sisi jalan kawasan tersebut, ada karangan bunga ucapan selamat kepada Said Aqil Siraj atas terpilihnya sebagai Ketua Umum PBNU.
Karangan bunga tersebut tertulis dari PWNU Jawa Timur.
Saat dikonfirmasi langsung, Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim KH Marzuqi Mustamar membantah karangan bunga itu darinya
"Sekali lagi secara pribadi enggak pernah menyuruh meminta pesan karangan bunga ucapan selamat terpilihnya calon tertentu, secara organisasi juga enggak pernah pakai kop organisasi, tanda tangan, dan minta restu pada perusahaan mana," kata Marzuki, Kamis (23/12/2021).
Maka dengan begitu, dikatakan Marzuqi, hal tersebut merupakan kabar tidak benar.
"Sehingga kalau ada begitu-begitu itu pertama hoaks dan tak bisa dipertanggungjawabkan," tutur dia.
Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama kini tengah memasuki rapat pleno laporan pertanggungjawaban dan pemilihan Ketua Umum PBN.
Diketahui rangkaian agenda tersebut hingga nanti malam akan berjalan tertutup.
"Mayoritas agenda muktamar pada umumnya dapat diakses secara publik. Adapun sidang tata tertib, laporan pertanggungjawaban, dan sidang pemilihan pucuk pemimpin NU digelar secara tertutup karena internal organisasi," ujar Imam kepada wartawan, Kamis (23/12/2021).
Adapun sidang laporan pertanggungjawaban dilakukan oleh kepengurusan PBNU yang bakal demisioner.
Mereka di antarnya Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf.
Kedua nama di atas juga sebagai kandidat Ketua Umum PBNU.
Sebagai informasi jiga, pada Rabu malam, rapat pleno 1 yang membahas tata tertib pu berjalan tertutup.
"Memang ada perbedaan pendapat yang cukup tajam saat perumusan tatib (tata tertib), tapi kondisi perbedaan aspirasi itu masih jauh dari kata ricuh, apalagi sampai main fisik," kata Imam.
Untuk selanjutnya, agenda Muktamar akan diisi sidang-sidang komisi yang terbagi dalam enam komisi.
Keenam komisi tersebut adalah komisi qanuniyah yang membahas persoalan perundang-undangan, komisi maudhu’iyah yang fokus pada isu-isu tematik, komisi waqi’iyah yang fokus pada status hukum fiqih kasus-kasus aktual, komisi organisasi, komisi program, dan komisi rekomendasi. [Democrazy/trb]
