DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo dianggap semakin hari semakin ditinggalkan oleh partai politik (parpol) pendukung koalisinya menjelang Pemilu 2024.
Demikian pengamatan yang disampaikan oleh Ray Rangkuti dalam acara Diskusi Politik bertajuk "MPR Vs SMI Seteru Jelang Reshuffle" yang diselenggarakan oleh Formappi dan Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Minggu sore (5/12).
Menurut pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), mulai ditinggalkannya oleh rekan koalisinya itu salah satu alasan Presiden Jokowi membutuhkan waktu hingga empat bulan ini untuk melakukan reshuffle kabinet.
"Pertama, menggambarkan kepada kita bahwa semakin besar koalisi sebetulnya bukan membuat efektivitas pemerintah semakin menguat, tapi sebaliknya membuat efektivitas pemerintah itu makin lambat. Itu terjadi terlihat dalam suasana yang sekarang, tarik menarik antara partai politik," ujar Ray, Minggu (5/12).
Menurut Ray, bisa jadi parpol koalisi menolak dilakukan reshuffle.
Sehingga, membuat Presiden agak sulit untuk memasukkan Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam kabinet.
"Jadi kalau presiden beranggapan, semakin besar koalisi masuk ke dalam akan semakin cepat mengambil keputusan, mungkin di satu segi iya, tapi pada aspek yang lain, kita melihatnya untuk hal yang remeh soal pergantian kabinet pun membutuhkan setidaknya 4 bulan," jelas Ray.
Selama empat bulan ini, analisa Ray, kondisi politiknya membuat ketidaknyamanan para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Sebab, mereka merasa was-was akan direshuffle oleh Jokowi.
"Yang kedua adalah makin memperlihatkan pada kita, pada akhirnya presiden akan ditinggal sendiri oleh rekan-rekan koalisinya. Ini masih tahun 2021. Saya kira, memasuki tahun 2022, tahun politik yang kita sebutkan, akan semakin kentara, di mana presiden betul-betul akan ditinggalkan oleh rekan koalisinya," terang Ray.
Semua rekan koalisi Jokowi kata Ray, sudah sibuk dengan urusan politik, yakni terkait Pemilu 2024.
Ray menduga, jika menjalankan agenda kenegaraan hanya karena para anggota koalisi itu sedang bersama dalam pemerintahan.
"Tidak lebih dari sekedar menggugurkan kewajiban, tapi efek dari pekerjaan itu bukan dalam kerangka membesarkan pemerintahan Pak Jokowi, tetapi efeknya akan diambil oleh partai-partai dari anggota kabinet berasal," terang Ray.
Gejala-gejala Presiden Jokowi ditinggalkan menurut Ray, semakin hari semakin kentara.
Bahkan, dari hal yang kelihatan sepele pun menunjukkan betapa Presiden Jokowi sebetulnya ditinggalkan oleh rekan-rekan koalisinya. [Democrazy/rmol]
