DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darma Putra menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menentukan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) TNI karena alasan politis.
Rizal mengatakan pemilihan Pangkostrad memang politis karena jabatan itu cukup strategis.
Dia menilai ada sejumlah elite politik yang coba menyodorkan nama jenderal TNI ke Jokowi.
"Sepertinya Presiden belum memutuskan untuk memilih atau mungkin sudah ada referensi, tapi terjadi tarik-menarik di lingkungan TNI maupun di lingkungan elite politik, khususnya parpol atau jenderal purnawirawan yang mempunyai kekuatan politik dekat dengan Presiden," kata Rizal saat dihubungi, Rabu (29/12).
Rizal menjelaskan jabatan Pangkostrad strategis karena dijabat oleh jenderal berbintang tiga.
Selain itu, posisi ini memiliki kewenangan yang cukup besar di angkatan darat.
Dia menyebut Pangkostrad punya wewenang mengerahkan pasukan di berbagai daerah komando militer.
Rizal menilai kewenangan itu menarik secara hitung-hitungan politik.
"Kalau secara politis, tentu ini sebagai kesatuan yang cukup luas, cukup besar, tentu sangat diandalkan untuk bisa menopang keberlangsungan stabilitas keamanan," tuturnya.
Meski begitu, Rizal mengatakan seharusnya Jokowi tidak ragu menentukan Pangkostrad.
Dia berkata Jokowi mestinya segera menentukan pejabat posisi itu tanpa harus terjebak dalam dinamika politik.
"Mungkin Presiden menunggu waktu yang tepat, cuma sudah lewat lama. Harusnya enggak perlu lah. Putuskan, putuskan aja. Presiden preferensi ke mana, tentu berdasarkan masukan Markas Besar TNI, rapat Wanjakti dalam Mabes TNI," ujarnya.
Jabatan Pangkostrad kosong setelah Jokowi melantik Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) November lalu.
Sejumlah nama perwira tinggi dikabarkan masuk bursa Pangkostrad, termasuk Pangdam IX/Udayana Mayjen Maruli Simanjuntak, menantu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. [Democrazy/cnn]
