DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menegaskan, pengisian pos wakil Menteri Sosial yang disiapkan Presiden Joko Widodo akan tergantung pada kebutuhan Presiden Joko Widodo.
Faldo menegaskan, jabatan wakil menteri yang disiapkan oleh Jokowi tidak terkait dengan urusan politik, tetapi untuk urusan pemerintahan.
"Artinya, itu slot yang selalu dibuka untuk memenuhi kebutuhan, apabila sudah dinilai butuh, akan diambil, kalau belum ya belum. Ini urusan pemerintahan, bukan politik," kata Faldo saat dihubungi, Senin (27/12/2021).
Ia menyebutkan, posisi wakil menteri di sejumlah kementerian hingga saat ini pun masih dibiarkan kosong karena kembali kepada keputusan presiden soal perlu tidaknya jabatan itu untuk diisi.
"Setiap perpres Wakil Menteri langsung menarik perhatian, ini selalu dikaitkan dengan urusan-urusan politik. Namun, kami ingin tegaskan aturannya memang membuka itu, semuanya terkait judgement presiden," kata Faldo.
Diberitakan, Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kementerian Sosial (Kemensos) pada 14 Desember 2021.
Perpres terbaru ini menegaskan soal keberadaan wakil menteri di Kemensos.
Dengan adanya tambahan satu kursi wakil menteri ini, jumlah total kursi wamen di Kabinet Indonesia Maju menjadi 16 kursi meski belum semuanya terisi. [Democrazy/kmp]
