DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dinilai berjalan tanpa perencanaan yang matang.
Karena itu, perbaikan atas proyek tersebut harus dilakukan supaya infrastruktur yang sudah terbangun tidak menjadi sia-sia.
Penilaian terhadap proyek KCJB ini disampaikan Ekonom Senior Emil Salim dalam program Closing Bell CNBC Indonesia, Senin (27/12/2021).
"Kereta api cepat Jakarta-Bandung adalah proyek 2014, jauh sebelum ada Covid, dan proyek itu adalah langkah kebijakan dari Menteri BUMN. Saya kecewanya Menteri BUMN tidak konsultasi dengan Menteri Perhubungan yang ketika 2014 adalah bekas kepala PJKA dan memperbaiki KA Indonesia dan paham KA Indonesia. Beliau adalah Menhub tapi tidak diajak bicara Menteri BUMN," kata Emil
Kurangnya komunikasi dan koordinasi tersebut diduga menjadi sebab banyaknya masalah pada proyek KCJB.
Bahkan, kini proyek tersebut dipastikan membutuhkan biaya yang lebih besar dibanding estimasi sebelumnya.
Tambahan biaya untuk KCJB salah satunya dipenuhi melalui tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) per semester II/2021.
Dana PMN yang digunakan untuk kebutuhan pemenuhan modal dasar proyek KCJB adalah Rp 4,3 triliun.
"Jadi dari keadaan seperti itu saya menganggap perencanaannya tidaklah baik dan dampaknya seperti sekarang. Kadang kita punya pemimpin bisa berbuat keliru. Kalau diperbaiki tentu harus diperbaiki, karena jalur sudah dibangun. (Proyek KCJB) harus diperbaiki sesuai dengan teknologi yang memungkinkan untuk perbaikan itu," ujarnya.
Selain mendapat PMN untuk menambah base equity proyek KCJB, PT KAI juga memperoleh tambahan suntikan modal sebesar RP6,9 triliun dari pemerintah. Sebanyak Rp4,3 triliun di antaranya akan digunakan untuk proyek KCJB.
Awal November lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani berkata, proyek kereta cepat tadinya memang bersifat business to business (btb).
Akan tetapi, keuangan KAI memburuk sejak terjadinya pandemi Covid-19, sehingga pemerintah harus terlibat dalam pendanaan.
Proyek KCJB mengalami pembengkakan biaya yang diprediksi dalam rentang US$ 1,3 - US$ 1,6 miliar atau setara Rp 18,3 triliun - Rp 22,5 triliun (kurs Rp 14.100/US$).
Awalnya proyek ini dipatok senilai US$ 6,07 miliar, namun karena keterlambatan penyelesaian diperkirakan biaya proyek bengkak mencapai US$ 7,9 miliar atau Rp 113,1 triliun.
"Karena KAI mengalami pukulan dari situasi covid, jumlah penumpang merosot tajam maka kemampuan untuk memenuhi kewajiban tidak bisa dipenuhi sehingga pemerintah memasukkan Rp 4,3 triliun ke KAI," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, 8 November lalu. [Democrazy/cnbc]
