Desak Indonesia Hentikan Pengeboran di Laut Natuna Utara, China Ingin UU Cipta Kerja Berjalan | DEMOCRAZY News | Indonesian Political News -->

Breaking

logo

Jumat, 03 Desember 2021

Desak Indonesia Hentikan Pengeboran di Laut Natuna Utara, China Ingin UU Cipta Kerja Berjalan

Desak Indonesia Hentikan Pengeboran di Laut Natuna Utara, China Ingin UU Cipta Kerja Berjalan

Desak Indonesia Hentikan Pengeboran di Laut Natuna Utara, China Ingin UU Cipta Kerja Berjalan

DEMOCRAZY.ID - Isu mengenai kepemilikan sumber energi menjadi salah satu permasalahan utama bagi negara-negara di dunia.


Terkait isu energi, China mulai melangkah dengan mengancam Indonesia untuk menghentikan aktivitas pengeboran di Laut Natuna Utara.


Padahal, Indonesia telah lama memiliki perusahaan yang bertanggung jawab terhadap sumber energi di Laut Natuna Utara.


Desakan China yang meminta Indonesia untuk menghentikan aktivitas pengeboran minyak bumi tersebut yaitu klaim negara berjuluk tirai bambu itu terhadap Laut Natuna Utara.


China memberikan klaim jika Indonesia melakukan pengeboran minyak di wilayah miliknya.


Menanggapi hal tersebut, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari YouTube Rocky Gerung, ia menyebutkan jika ancaman yang diberikan China itu berkaitan dengan UU Cipta Kerja.


Klaim China atas Laut Natuna Utara terjadi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan jika UU Cipta Kerja inkonstitusional dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara untuk menenangkan pihak investor.


Sementara itu, UU Cipta Kerja mendapatkan penolakan oleh masyarakat Indonesia.


"Analoginya begini, China memberikan somasi kepada Indonesia dan mengancam jangan macam, jangan batalin kontrak, dan jangan batalin UU Cipta Kerja. Dari situ sinyal kalau China minta untuk perpanjang UU Cipta Kerja selama dua tahun. Kira-kira analoginya begitu," kata Rocky Gerung.


Menurut Rocky Gerung, tindakan yang dilakukan China kepada Indonesia jika dilihat dengan kacamata politik global, berhubungan dengan keinginan negeri yang dipimpin Xi Jinping itu supaya Indonesia tidak membatalkan UU Cipta Kerja setelah adanya putusan dari MK.


"Masalah kita adalah kekuasaan mau menyembunyikan seolah-olah MK bekerja hanya untuk hukum, padahal tidak. MK itu punya konsultasi dengan oligarki membahas kemauan Presiden," ujar Rocky Gerung.


Seharusnya, dikatakan lebih lanjut oleh Rocky, pemerintah menjelaskan kepada publik jika masih memiliki segudang urusan dengan China, bukannya menutupi.


"Kalau dipaksakan dua tahun, berarti mungkin ada investasi China yang harus diamankan," tuturnya. [Democrazy/pkry]