DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Tokoh nasional yang juga ekonom senior Rizal Ramli menanggapi pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri soal mahalnya biaya politik di Indonesia.
Menurut Firli, demokrasi harus bebas biaya politik agar pemimpin terpilih tidak mengembalikan modal pencalonan dengan melakukan korupsi.
Melalui akun Twitter pribadinya, Rizal mengatakan dirinya setuju dengan pandangan Filri.
Ia juga mengatakan bahwa akibat dari keberadaan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (Preshold) ongkos politik jadi mahal.
"Ketua KPK benar sekali," tulisnya dikutip dari akun Twitter @RamliRizal, Senin (13/12/2021).
Rizal mengatakan keberaaan ambang batas membuat ongkos politik di Indonesia mahal.
Ia menggambarkan butuh puluhan miliar bagi seseorang untuk bisa menjadi bupati.
Sebagai ilustrasi, ongkos yang perlu dikeluarkan untuk bisa mendapat tiket pencalonan dari partai politik setidaknya harus menyiapkan uang Rp 30-60 miliar. Belum termasuk uang kampanye yang harus disiapkan.
RR, demikian Rizal Ramli disapa, mengungkap ongkos membayar perahu untuk bisa dicalonkan sebagai gubernur dan presiden lebih wah lagi.
"Akibat ambang batas, sewa partai: 30-60 M untuk Bupati. 100-300 utk Gubernur, > 1 T utk capres," kata Rizal yang pernah menjadi Menko Perekonomian dan anggota panel penasihat ekonomi Perserikatan Bangsa Bangsa.
Sebelumnya, Firli Bahuri berharap agar Preshold 0 persen.
Adapun alasannya yaitu karena banyaknya keluhan kepala daerah dan anggota legislatif lantaran besarnya biaya Pilkada yang harus dikeluarkan.
Hal ini bisa menjadi faktor utama pemicu seorang kepala daerah atau anggota legislatif untuk melakukan korupsi.
"Semua para kepala daerah mengeluhkan besarnya biaya Pilkada, anggota legislatif juga mengatakan mahal. Sehingga banyak yang melakukan korupsi,” kata Firli, Minggu sore (12/12).
Di sisi lain, harapannya agar Preshold 0 persen lantaran komandan pemberantasan korupsi itu hanya ingin Indonesia mampu mewujudkan seluruh tujuan nasionalnya.
Oleh karena itu, Firli menegaskan, tidak ada hal lain selain membersihkan negara dari praktik-praktik korupsi.
“Sekarang saya mengajak untuk menyatakan bahwa korupsi adalah musuh bersama (common enemy) sama dengan Covid-19. Untuk itu mari kita bersama-sama berantas korupsi dengan orkestrasi dipimpin Presiden RI,” tandas Firli.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan juga menyatakan pandangannya bahwa presidential threshold harusnya yang paling demokratis adalah 0 persen.
Menurutnya, Preshold atau presidential threshold 0 persen adalah solusi untuk menghadirkan iklim demokrasi yang baik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ke depan.
Syarief Hasan menilai, demokrasi yang baik harusnya memberikan kesempatan kepada setiap anak bangsa untuk mengikuti perhelatan demokrasi lima tahunan.
"Kita harusnya memberikan kesempatan kepada setiap anak bangsa untuk memberikan gagasan terbaik dalam memimpin negeri ini dan tidak dibatasi melalui presidential threshold," ungkap Syarief Hanan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/12/2021).
Dia pun mengatakan Preshold yang tinggi membuat demokrasi memburuk.
"Bagaimana tidak, semua orang berlomba-lomba mendekati dan membeli partai hanya untuk bisa mencalonkan diri. Ambang batas ini juga hanya akan menghadirkan satu dua tiga calon sehingga melahirkan kubu-kubu yang bisa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa," ucapnya. [Democrazy/akurat]
