Beda Suara Ahok-Pertamina soal Potong Gaji Karyawan Dianggap Janggal | DEMOCRAZY News | Indonesian Political News -->

Breaking

logo

Kamis, 23 Desember 2021

Beda Suara Ahok-Pertamina soal Potong Gaji Karyawan Dianggap Janggal

Beda Suara Ahok-Pertamina soal Potong Gaji Karyawan Dianggap Janggal

Beda Suara Ahok-Pertamina soal Potong Gaji Karyawan Dianggap Janggal

DEMOCRAZY.ID - Informasi yang disampaikan oleh Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok soal pemotongan gaji karyawan ditepis oleh Komisaris Independen Pertamina Iggi Haruman Achsien. 


Informasi keduanya bertolak belakang karena menyebut tidak ada pemotongan gaji di perusahaan minyak dan gas milik negara itu.


Perbedaan suara ini dianggap aneh oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi. 


Dia bilang, hal ini justru menambah gaduh yang ada di Pertamina.


"Ini agak janggal menurut saya. Dan anehnya lagi terdapat perbedaan informasi atas isu pemotongan gaji yang menjadi kegelisahan serikat pekerja antara Komut Ahok dan salah satu komisaris Pertamina," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, dikutip Kamis (23/12/2021).


Bambang meminta Ahok untuk fokus pada tupoksinya sebagai Komut sesuai dengan ketentuan dalam UU Perseroan. 


"Jangan ada hal-hal yang belum terklarifikasi diumbar di publik, yang hanya membuat kegaduhan yang dapat menggangu kinerja Pertamina itu sendiri." katanya.


Selain itu, Pertamina dan serikat pekerjanya diimbau berkoordinasi tanpa harus membuat kegaduhan, apalagi sampai melakukan mogok kerja. Karena pada akhirnya yang dirugikan justru masyarakat.


"Kalau ada perbedaan pandangan antara serikat pekerja dan Pertamina sebaiknya terlebih dahulu dilakukan kordinasi untuk mencari jalan tengahnya. Jangan karena ego sektoral rakyat Indonesia yang dirugikan." ungkapnya.


Informasi rencana pemangkasan gaji karyawan ini sendiri telah menimbulkan gejolak di Pertamina. 


Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) bahkan rencananya akan menggelar aksi mogok pada 29 Desember 2021 hingga 7 Januari 2022. [Democrazy/dtk]