-->

Breaking

logo

27 Desember 2021

BBM Premium dan Pertalite Dihapus, Pemerintah Dinilai Sengsarakan Rakyat

BBM Premium dan Pertalite Dihapus, Pemerintah Dinilai Sengsarakan Rakyat

BBM Premium dan Pertalite Dihapus, Pemerintah Dinilai Sengsarakan Rakyat

DEMOCRAZY.ID - Penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite oleh pemerintah pusat dinilai bisa menyengsarakan rakyat di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai.


Demikian disampaikan Ketua Badan Pengawas Nasional Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia (BPN HMMI), Inkrianto Mahmud, Senin (27/12/2021). 


Menurutnya, selama ini pemerintah selalu memberikan beban besar kepada rakyat kecil ketika perekonomian mulai goyang dan tak seimbang lagi.


“Iya, dari dulu pemerintah selalu korbankan rakyatnya ketika untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Padahal itu dampak dari kebijakan yang sudah diambil. Kini, alasannya pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19, BBM jenis premium dan pertalite akan dihapus,” kata Inkrianto.


Mantan ketua umum HMPS Manajemen UNG ini mengatakan, pemerintah harus menyusun rapih peta jalan kebijakan seperti ini. 


Selain itu juga harus mempertimbangkan segala macam hal, contohnya konsumsi masyarakat kecil, kebutuhan dan aktivitas masyarakat di pelosok desa yang notabenenya membutuhkan barang atau kebutuhan yang murah dari pemerintah.


Dikatakannya, jika hal itu dilakukan oleh pemerintah, berarti pemerintah tidak memikirkan beban masyarakat yang harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk kebutuhan energi.


“Pemerintah harus bisa memikirkan Manajemen risikonya dong. Dari sini pasti menimbulkan kenaikan-kenaikan harga, baik sisi transportasi juga bahan pokok lainnya,” jelasnya.


Selama ini, kata Inkrianto, masyarakat sudah berupaya menyesuaikan dengan BBM jenis pertalite RON 90. 


Sebab, menurut dia, bagi masyarakat BBM jenis tersebut sudah menjadi alternatif.


“Ini kok masyarakat dibebankan lagi dengan jenis BBM Pertamax yang mahal,” sambungnya.


Inkrianto beranggapan, ada kapitalisme baru lagi yang hadir di tengah-tengah pandemi Covid-19, di saat masyarakat memang butuh solusi konkret.


“Sebenarnya Premium ini sudah dihapus sejak 2017, tapi dihidupkan lagi pada 2018 karena mau pemilihan umum (pemilu). Jadi, saya anggap isu BBM ini sering dijadikan komoditas politik oleh pemerintah,” pungkasnya. [Democrazy/krn]