DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan seluruh wakil rakyat yang duduk di parlemen untuk terus mematuhi konstitusi, bukan malah menjadi budah oligarki.
Sebab, kata Syaikhu, mereka itu saat mengemban jabatan melalui proses pelantikan yang sakral, yakni dengan pengambilan sumpah.
"Karena sejatinya seorang Presiden, Wakil Presiden dan setiap anggota Parlemen dipilih dan diberi mandat oleh rakyat untuk menjadi penyambung lidah rakyat, bukan justru menjadi penyambung lidah konglomerat."
"Pemimpin dan wakil rakyat itu disumpah untuk taat dan patuh kepada konstitusi bukan kepada oligarki," kata Syaikhu dalam pidato kebangsaan di Gedung DPP PKS, Jakarta, Kamis (30/12/2021).
Ia menjelaskan, dirinya berbicara seperti itu karena mengingat ada dua produk hukum yang disusun oleh pemerintah dan DPR, tapi dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Pertama adalah Keputusan terkait Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Keputusan yang kedua adalah Keputusan tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"MK telah mengoreksi aspek materiel dari UU Nomor 1 tahun 2020 terkait hak kekebalan hukum penyelenggara negara selama pandemi. Keputusan ini sejalan dengan sikap politik PKS yang menentang hal tersebut. PKS adalah satu-satunya Fraksi yang menolak disahkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2020," ujarnya.
Selain itu, MK juga memutuskan bahwa UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat karena secara formil penyusunannya dipaksakan, melanggar prinsip negara hukum dan menabrak nilai-nilai demokrasi.
"Sekali lagi, sikap PKS sejalan dan seirama dengan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ini membuktikan bahwa konsistensi perjuangan PKS di DPR RI bersama seluruh elemen masyarakat sipil telah berhasil memeroleh momentum kemenangan secara sah dan konstitusional," katanya.
Menurut dia, dua keputusan MK tersebut menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi pemerintah.
Sebab, dalam setiap penyusunan rancangan undang-undang sudah seharusnya Pemerintah mendengarkan tuntutan dan harapan masyarakat.
"Pemerintah dan DPR RI harus merangkul harapan rakyat. Jangan atas nama investasi asing, hak-hak para pekerja lokal justru dikorbankan. Jangan atas nama kemudahan izin berusaha, masa depan ekosistem lingkungan hidup dipertaruhkan," katanya. [Democrazy/ktv]
