DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan meluruskan pernyataannya soal aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, tidak dijerat operasi tangkap tangan (OTT). Arteria menekankan semua sama di mata hukum.
"Mas Hasto (Sekjen PDIP) benar dan bahkan sangat benar. Toh nggak ada yang bertentangan. Saya dianggap salah kalau saya tidak mempersamakan polisi, jaksa, dan hakim di mata hukum. Kan faktanya tidak demikian," kata Arteria kepada wartawan, Sabtu (20/11/2021).
Arteria menjelaskan OTT yang dimaksud berkaitan dengan instrumen hukum.
Namun, dia menyebut itu bukan berarti aparat penegak hukum bebas dari pertanggungjawaban hukum atau dari penegakan hukum.
"Mohon bedakan OTT dengan pertanggungjawaban hukum maupun penegakan hukum. OTT itu instrumen, instrumen untuk meminta pertanggungjawaban hukum melalui serangkaian giat-giat penegakan hukum. Berbeda dari penegakan hukum itu sendiri," ucapnya.
Dia menegaskan polisi, hakim, dan jaksa tetap sama di mata hukum. Dia juga menegaskan tak ada pihak yang kebal hukum.
"Untuk penegakan hukum ya harus persamaan di mata hukum, tidak boleh ada satu orang pun yang diperlakukan berbeda, apalagi kebal, tapi instrumennya bisa beda-beda," tuturnya.
Arteria lantas memaparkan soal instrumen hukum. Dia memberikan sejumlah contoh.
"Contoh; untuk periksa anggota DPR atau APH harus izin tertentu, apa itu langgar persamaan di mata hukum? Kan tidak. Contoh, pengadilan anak, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, apa itu diskriminatif? Kan tidak. Justru mempersamakan yang berbeda itu yang justru tidak adil," tuturnya. [Democrazy/dtk]
