DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi tidak dikonsultasikan lebih dulu dengan Komisi X, kata anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS Fahmi Alaydroes.
"Sepanjang saya ikuti Komisi X terkait dengan masalah kekerasan seksual di kampus, sepertinya belum pernah saya ikuti, yang saya ikuti belum pernah dibahas makanya ketika keluar permendikbud ini, kita memahaminya kok tiba-tiba keluar ada permendikbud. Sementara di Komisi X ya nggak pernah diajak bicara."
"Proses merumuskan kebijakan itu harus bijaksana apalagi melibatkan stakeholders perguruan tinggi yang luas yang banyak di seluruh Indonesia baik negeri atau swasta dan ini patut dong kalau kemudian Komisi X diajak untuk sama-sama bagaimana kemudian mensikapi hal ini. Diajak ngobrol sambil minum teh kan enak."
Tetapi Fahmi tidak menyoal lebih jauh mengenai hal itu.
Dia berharap munculnya kontroversi penerbitan Permendikbud PPKS dijadikan pelajaran.
"Tapi nggak apa-apa, ini menjadi proses pembelajaran mungkin saja setelah ada kontroversi ini, Mas Nadiem bisa hadir di Komisi X kemudian bersama-sama memperbaiki atau menjadikan ini sebagai sesuatu yang lebih powerful permennya."
Nadiem menuai badai kritik setelah meneken Permendikbud PPKS.
Tapi cukup kuat juga yang mendukung kebijakannya.
Padahal, menurutnya, aturan tersebut menjadi pegangan bagi korban kekerasan seksual di kampus yang selama ini tidak bisa berpegangan pada hukum lainnya.
Nadiem menyebut beberapa undang-undang yang mengatur masalah kekerasan seksual, tetapi tidak spesifik ditujukan kepada lingkungan perguruan tinggi.
Misalnya, Undang-Undang Perlindungan Anak yang ditujukan bagi anak di bawah usia 18 tahun.
UU yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga.
UU tindak pidana perdagangan orang, namun ditujukan bagi sindikat perdagangan manusia.
"Jadi kita ada kekosongan ini di usia di atas 18 tahun, belum atau tidak menikah, dan tidak terjerat dalam sindikat perdagangan manusia, dan kampus ini masuk di dalam kotak ini," kata Nadiem.
Nadiem menyebut sejumlah keterbatasan dalam penanganan kasus kekerasan seksual jika tetap menggunakan KUHP.
Di dalam aturan tersebut, tidak ada pemberian fasilitas khusus kepada korban. Kekerasan seksual berbasis online juga tidak tertuang di dalamnya.
Padahal, kata Nadiem, civitas akademika dan tenaga pendidikan termasuk yang menjadi pengguna perangkat digital secara aktif.
Nadiem menyebut kalau dampak psikologis yang dialami korban kekerasan seksual secara digital juga sama dengan korban kekerasan seksual secara langsung.
"Jadi ini harus kita masukkan dan konsiderasi bahwa sekarang dengan dunia teknologi, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang veribal non fisik dan secara digital itu juga harus ditangani segera," ujarnya.
Nadiem mengungkapkan setidaknya empat tujuan besar dari penerbitan Permendikbud Nomor 30.
Tujuan yang paling utama ialah untuk memberikan fasilitas pendidikan yang aman. [Democrazy/sra]
