DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menjadi sorotan di media sosial Twitter setelah mengunggah foto berdua dengan calon tunggal Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa.
Hal itu dilakukan di tengah DPR sedang melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon Panglima TNI.
Seperti dilihat Suara.com unggahan tersebut diposting Meutya pada 3 November 2021 lalu. Ada dua foto yang diunggah oleh Meutya.
Kedua foto tersebut memperlihatkan Meutya dan Andika sedang berada di tengah kendaraan sepeda motor untuk para anggota TNI.
Bahkan salah satu foto memperlihatkan Andika sedang membantu Meutya naik menungganggi salah satu motor tersebut.
Sontak unggahan tersebut pun mendapatkan sorotan dari para netizen. Profesionalitas Meutya kemudian dipertanyakan di tengah fit and proper test calon Panglima TNI.
Menanggapi hal itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai aksi Meutya lewat unggahannya tersebut dianggap memalukan.
"Norak dan memalukan," kata Lucius saat dihubungi, Senin (8/11/2021).
Lucius mengatakan, apa yang dilakukan Meutya merupakan tindakan yang tak terpisahkan dari aksi memalukan anggota Komisi I DPR RI yang mengenakan seragam ala militer dalam fit and proper test calon panglima TNI.
"Bagaimana mengharapkan onyektifitas sebuah ujian kepatutan jika para penguji justru adalah sosok penggemar sang calon panglima?," tuturnya.
"Maka penggunaan pakaian ala militer oleh Komisi I ketika menguji kepatutan calon panglima TNI justru seolah-olah mengonfirmasi wajah DPR umumnya yang hanya menjadi "stempel" pemerintah saja," sambungnya.
Lebih lanjut, Lucius menilai, dengan kondisi DPR seperti yang ditunjukkan oleh Komisi I, kewenangan melibatkan DPR dalam proses rekrutmen pejabat negara menjadi tidak penting dan tidak berfaedah.
"Ini buang-buang waktu dan energi saja. Pejabat seperti Kapolri, Panglima TNI, dan jabatan sejenis lainnya yang hanya membutuhkan satu orang untuk posisi tertentu, tak perlu lagilah pakai proses fit and proper test DPR," tuturnya. [Democrazy/sra]
