Soal Tudingan Bisnis PCR, Luhut: Saya Mundur Kalau Terbukti Terima Duit, Gitu Aja Kok Repot! | DEMOCRAZY News | Media Informasi Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Jumat, 12 November 2021

Soal Tudingan Bisnis PCR, Luhut: Saya Mundur Kalau Terbukti Terima Duit, Gitu Aja Kok Repot!

Soal Tudingan Bisnis PCR, Luhut: Saya Mundur Kalau Terbukti Terima Duit, Gitu Aja Kok Repot!

Soal Tudingan Bisnis PCR, Luhut: Saya Mundur Kalau Terbukti Terima Duit, Gitu Aja Kok Repot!

DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan siap mengundurkan diri jika ia terbukti menerima uang keuntungan dari bisnis tes polymerase chain reaction (PCR).


Luhut tak ambil pusing terkait urusan pekerjaan jika ia mundur dari Kabinet Indonesia Maju. 


Ia mengaku memiliki banyak pekerjaan di luar pemerintahan.


"Ya, kalau saya terima duitnya saya resign, gampang aja. Gitu aja repot, gitu aja repot," kata Luhut dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV yang disiarkan, Jumat (12/11).


"Saya siap, kalau memang saya salah saya resign, banyak kerjaan saya di luar kok," katanya.


Diketahui, Luhut dituding terlibat dalam bisnis PCR. Luhut disebut mendirikan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), salah satu perusahaan penyedia jasa tes Covid-19. 


Perusahaan Luhut, PT Toba Sejahtera juga disebut memiliki sejumlah saham di perusahaan itu.


Luhut mengaku menanamkan modal ke PT GSI namun bukan untuk mengambil keuntungan. Perusahaan itu, kata Luhut, dibangun bersama sejumlah pengusaha besar lainnya sebagai proyek kemanusiaan di masa pandemi.


Luhut mengklaim ia dan rekan-rekannya mendirikan perusahaan itu untuk membantu tes PCR lebih murah dan bisa 5.000 sampel dalam satu hari.


"Kalau ke GSI itu saya naruh duit memang, saya minta mereka untuk, tapi tidak dalam konteks untuk ambil untung," kata Luhut.


Luhut juga menyatakan ia tidak memiliki konflik kepentingan dalam bisnis tes PCR dengan posisinya sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam penanganan pandemi covid-19 di Jawa-Bali.


Ia menyatakan keputusan-keputusannya mengenai kebijakan PPKM Jawa-Bali tidak memuat kepentingan bisnis PCR. Sebab, semua kebijakan tersebut harus diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).


Luhut menegaskan tidak terdapat keuntungan yang mengalir ke kantong pribadinya maupun perusahaannya, PT Toba Sejahtera, dan pemilik saham lainnya di PT GSI.


"Jadi nggak ada (keuntungan), enggak ada sama sekali itu enggak ada, nol," ujarnya.


"Cek aja, audit aja," tambahnya.


Sebelumnya, eks Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto menyebut sejumlah menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo terlibat bisnis tes PCR. 


Menurutnya, para menteri itu terafiliasi dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), penyedia jasa tes Covid-19.


Edy menyebut perusahaan itu didirikan oleh sejumlah perusahaan besar. 


Menurutnya, Luhut terlibat lewat PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA).


Selain itu, ada nama Menteri BUMN Erick Thohir. Edy mengaitkan Erick dengan Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO). 


Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga menyebut ini sebagai tudingan tendensius. 


Pasalnya GSI yang hanya melakukan tes 700 ribu dari 28,4 juta atau 2,5 persen dari total tes PCR di Indonesia.


Luhut dan Erick sudah dilaporkan ke KPK terkait hal ini. KPK juga menegaskan akan menindakalanjutinya. [Democrazy/cnn]